Hukumonline.com – Setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Sanusi (MSn) sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja (AWj) dan karyawan PT APL, Trinanda Prihantoro (TPt) sebagai tersangka. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Sanusi,...Read More

Detik.com – Pemerintah berencana meningkatkan status Kepala BNN menjadi setara dengan menteri melalui Perpres. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun mengingatkan bahwa perubahan seperti itu harus diatur melalui undang-undang. “Kepala BNN ditingkatkan setingkat menteri, itu harus undang-undang. Tidak bisa hanya PP atau Perpres. Waktu Kepala BNPB, Pak Syamsul Maarif, itu jadi setingkat menteri, diatur...Read More

Hukumonline.com – Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri, tercatat sudah ada tujuh konsultan hukum pasar modal yang telah dibekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM). Atas penjatuhan sanksi administratif berupa pembekuan STTD tersebut, yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal sampai dengan dicabutnya surat penetapan sanksi administratif...Read More

Detik.com – Pemerintah Provinsi Papua resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Perda tersebut merupakan langkah protektif dari pemerintah untuk menyelamatkan dan melindungi penduduk Papua. “Apalagi didukung dengan penandatanganan pakta integritas pelarangan minuman berakohol oleh Forkompimda di tingkat provinsi dan daerah pada Rabu (30/3) malam...Read More

Hukumonline.com – Setelah ditunggu kalangan hakim, akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi PP No. 94 Tahun 2012tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Alasannya, materi muatan PP Gaji Hakim ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Majelis menganggap semua dalil permohonan dianggap tidak beralasan hukum. “Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,”...Read More