Republika.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan perlu adanya landasan hukum untuk melibatkan Badan Narkotika Nasional dalam proses verifikasi persyaratan pemilihan kepala daerah. “Perlu adanya landasan hukum untuk memasukkan keterlibatan BNN. Ada banyak keterlibatan BNN yang belum diatur dalam undang-undang maupun Peraturan KPU (PKPU),” kata Husni di kantor KPU, Jakarta, Senin...Read More
Hukkumonline.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghukum advokat Todung Mulya Lubis. Hal itu diketahui dari pengumuman OJK nomor: PENG-01/PM.1/201 tentang sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar konsultan hukum pasar modal (STTD KHPM). Dalam pengumuman tersebut, Todung dilarang melakukan kegiatan sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal sampai ada pencabutan. “Melalui surat penetapan dewan komisioner...Read More
Hukumonline.com – Tersangka kasus suap proyek jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016, Damayanti Wisnu Putranti mengembalikan uang Sing$240 ribu dan Rp1,1 miliar kepada KPK. Mengingat sikap kooperatif Damayanti, KPK mempertimbangkan pengajuan Damayanti sebagai justice collaborator (JC). Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pengembalian uang Sing$240 ribu...Read More
Gatra.com – Lima pemohon mengajukan 23 alasan mempraperadilankan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Pertama, kata Boyamin Saiman, salah satu pihak praperadilan saat membacakan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/3), semua pemohon selaku pihak ketiga, bekepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan...Read More
Gatra.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyatakan lengkap (P21) penyidikan perkara kasus dugaan suap ijon proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) 2016 yang membelinya. “Belum (P21),” kata Damayanti di KPK, Jakarta, Senin (21/3), usai menjalani pemeriksaan. Namun, Damayanti enggan...Read More
