Berkas Kasus Suap Legislator PDIP Belum Lengkap
Berkas Kasus Suap Legislator PDIP Belum Lengkap

Berkas Kasus Suap Legislator PDIP Belum Lengkap

Berkas Kasus Suap Legislator PDIP Belum Lengkap

Gatra.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, mengatakan, Komisi Pemberantasan ┬áKorupsi (KPK) belum menyatakan lengkap (P21) penyidikan perkara kasus dugaan suap ijon proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) 2016 yang membelinya.

“Belum (P21),” kata Damayanti di KPK, Jakarta, Senin (21/3), usai menjalani pemeriksaan. Namun, Damayanti enggan menjelaskan tentang materi pemeriksaan dan kemudian masuki mobil tahanan.

KPK mendadak memeriksa Damayanti. Padahal, nama legislator asal partai moncong putih ini tidak masuk dalam daftar pemeriksaan  hari ini. Damayanti pun mengaku tidak mengerti kenapa penyidik tiba-tiba memanggilnya.

Kasus suap ijon proyek jalan di Kemen-PUPR tahun anggaran 2016 yang membelit Damayanti ini, terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (12/1), dan kemudian menetapkan empat orang tersangka, pada Kamis (13/1).

Tiga dari empat tersangka, masing-masing Damayanti Wisnu Putranti, dan dua stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. Ketiganya disangkakan sebagai penerima suap sehingga dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, sebagai tersangka karena diduga menjadi pemberi suap sehingga disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita uang sejumlah SGD 99,000 dari SGD 404.000 (sekitar Rp 3,9 milyar) total uang suap yang dijanjikan.

Uang sejumlah SGD 99,000 itu diduga sebagai suap dari Abdul Khoir kepada Damayanti untuk mengamankan ijon proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku, pada Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016.

KPK kemudian mem menetanpak Anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto diduga menerima suap sekitar SGD 305,000. Adapun tersagka Dewi diduga menerima SGD 33,000.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024