Berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dengan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen itu ditunjukkan dalam pidato peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025. “Saudara-saudara, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset,” tegas Presiden Prabowo Komitmen itu memang ditunggu karena sebelumnya ia membuat pernyataan yang kontradiktif. “Hukuman harus menyasar pelaku,...Read More

Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI. Rapat tersebut membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Selasa (6/5). KAI hadir dapat rapat tersebut atas undangan dari Komisi III DPR RI sebagai salah satu organisasi advokat yang ada di Indonesia untuk dapat memberikan saran dan pendapat. “Presidium...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna mendukung pernyataan Presiden Prabowo agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh anggota DPR RI. Persoalan perampasan aset harus disegerakan untuk memiskinkan para koruptor dan membuat efek jera. “Para koruptor harus mengembalikan hasil tindakan korupsinya, dan para koruptor juga harus bisa menunjukkan dari mana asal kekayaannya. Kalau mereka para koruptor tidak bisa...Read More

Beberapa waktu lalu, Kongres Advokat Indonesia bersama dengan FH Univ. Borobudur dan Dewan Pengurus KORPRI Nasional telah sukses menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan UKDPA (Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat) Angkatan ke-10 yang diikuti 51 peserta dari ASN KORPRI. Pasca berlangsungnya PKPA, Dewan Pengurus KORPRI Nasional langsung menggenjot rencana pelaksanaan PKPA & UKDPA Angkatan...Read More

Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada tahun ini, karena RUU Kejaksaan sudah masuk ke dalam Prolegnas 2025. Seperti diketahui, UU Kejaksaan baru saja direvisi pada tahun 2021. Kala itu ada beberapa pasal yang diubah seperti perubahan usia jaksa menjadi paling...Read More

PKPA & UKDPA Angkatan ke-10 yang terselenggara atas kerjasama Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan KORPRI dan Universitas Borobudur resmi ditutup, Jum’at 25 April 2025. Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA, tanpa ragu-ragu mengatakan para peserta PKPA KORPRI ini semuanya berkualitas terbaik. “Saya tidak ragu dengan bangga...Read More

PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan UKDPA (Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat) Kerjasama Kongres Advokat Indonesia dengan Universitas Borobudur dan Korpri Angkatan ke-10 resmi dibuka melalui daring pada Senin, 21 April 2025. Dalam sambutannya di depan puluhan peserta PKPA, Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA menyampaikan...Read More

Prof Henry Indraguna sebagai Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar menyoroti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka diduga menerima suap Rp 60 miliar, pada Sabtu 12 April 2025. Prof Henry, mengungkapkan bahwa seharusnya Ketua PN Jaksel mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan...Read More

Suatu Maghrib selepas rutinitas kantor, umumnya hanya makan malam dan kopi, tapi bagi kami passion dan insight bukan hal yang terlalu melelahkan, malah menjadi bagian dari anasir di setiap warung kopi dimana pergerakan dan pemikiran seringkali menanamkan embrionya, melampaui norma dan protokol formal, pertemuan ngopi yang sempat terjeda lama itulah yang bernilai, disana, teman saling...Read More

Kebijakan tarif impor 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 dan akan berlaku mulai 9 April 2025 terus jadi sorotan. Politisi Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna SH MH memuji sekaligus mengkritisi respon pemerintah Indonesia menanggapi kebijakan ekonomi Uncle Sam tersebut. Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, respon...Read More

Sementara, kecewa soal rumusan pasal-pasal dalam rancangan UU yang saling bertentangan karya pakar dan intelektual, katanya, lengkap dengan catatan debat kusir dari mereka yang tidak tahu dan tidak percaya bahwa upaya tengah berjalan, merasa harus melihat hasil tertentu. Menunggu racikan dari kebun Sidikalang di tanah Deli tempat orang Polandia menanamkan modal, disanalah juga ada dibangun...Read More

Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., menyambut positif langkah DPR RI yang telah menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R-19/Pres/03/2025 dari Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Surat tersebut diterima sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di...Read More