Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mendorong DPR RI dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini diketahui telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan. Henry menilai, KUHAP yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah terlalu termakan waktu....Read More

Masih dalam rangka HUT Kongres Advokat Indonesia yang ke-17, DPP KAI bersama dengan ICJR yang didukung Kantor Hukum Officium Nobile Indolaw menggelar pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah bergulir di DPR RI dengan tema Menjamin Hak Pencari Keadilan dan Ruang Kontestasi Berimbang Bagi Advokat Melalui Judicial Scrutiny, pada Selasa 8 Juli 2025...Read More