Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1998-1999 Tanri Abeng membeberkan persoalan yang menjadi hambatan bagi direksi dan komisaris BUMN selama ini dalam menjalankan kebijakan perusahaan. Kendala ini yang membuat para direksi-komisaris pelat merah belum merasa se-leluasa layaknya pengelolaan di perusahaan swasta. Adapun kebijakan yang dimaksud yakni terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara....Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua terpidana, termasuk koruptor, yang sedang menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (LP) berhak mendapatkan remisi sebagaimana dijamin UU Pemasyarakatan. Namun, karena MK tidak berwenang mengadili peraturan pemerintah (PP), MK tidak mencabut PP 99 Tahun 2012 yang melarang remisi ke koruptor. “Adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk diberikan remisi...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review pasal 12A ayat 1 UU Nmor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan putusan ini, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sama seperti bank umum, dapat membeli agunan dari debitur macet baik lewat lelang atau non lelang. Permohonan itu diajukan oleh Dirut PT BPR Lestari Bali, Pribadi Budiono. BPR yang...Read More