Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana menyatakan, akan mengikuti proses pemeriksaan etik dirinya oleh DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI). Perlu diketahui sekitar dua hari yang lalu, sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi mengadukan Denny Indrayana yang merupakan salah satu vice president Kongres Advokat Indonesia ke organisasinya. Denny Indrayana diadukan oleh Mahkamah Konstitusi...Read More
Hakim tunggal Pengadilan Jakarta Selatan tidak menerima gugatan praperadilan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan terhadap KPK. Penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Hasbi pun dinyatakan sah. “Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan pemohon,” kata hakim tunggal Alimin Ribut di PN Jaksel, Senin (10/7/2023). KPK sebelumnya menetapkan Hasbi sebagai tersangka kasus dugaan suap....Read More
Rencana Mahkamah Konstitusi (MK) bakal melaporkan Prof Denny Indrayana akibat pernyataanya seputar putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbuntut panjang. Kendati tak menempuh jalur hukum, MK bakal melaporkan Prof Denny ke Kongres Advokat Indonesia (KAI) organisasi profesi tempatnya bernaung. Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto merespon...Read More
Ada pelajaran berharga yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyikapi pernyataan Prof Denny Indrayana sebelum putusan atas uji materi Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka. Kendati di mata MK pernyataan Denny menciderai institusi, sebagai the guardian of constitution sembilan hakim MK menunjukan sikap kenegarawanannya dengan...Read More
Kongres Advokat Indonesia (KAI), organisasi advokat yang menaungi pakar hukum Denny Indrayana, akan melakukan beberapa langkah menyikapi pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan membuat laporan terkait dugaan pelanggaran etik dari pengacara itu. Vice President Kongres Advokat Indonesia, Aldwin Rahadian, menyebut pihaknya menghormati langkah MK yang akan melaporkan Denny Indrayana kepada organisasi profesi itu, meski belum...Read More
Presiden Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengadakan lomba video ucapan selamat untuk HUT 15 Tahun Kongres Advokat Indonesia di media sosial, khususnya platform Instagram. “Sudah 15 tahun KAI berdiri, kita semarakkan dengan lomba video ucapan selamat di medsos, biar makin ramai, makin ceria, makin bahagia,” tutur Tjoetjoe. Lomba video sendiri berlangsung dari...Read More
DPP Kongres Advokat Indonesia menyelenggarakan Pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta pada Jum’at (26/5) di The Tribrata, Jakarta. Sebanyak 63 AdvoKAI diangkat menjadi advokat dalam sebuah prosesi yang terselenggara dengan khidmat. Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dibacakan oleh Sekretaris Umum Kongres Advokat Indonesia, Adv. Ibrahim Massidenreng. Di antara para peserta yang diangkat ada Irjen Pol...Read More
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia akan segera berakhir. Untuk regenerasi dan sebagai simbol organisasi yang sehat tentu saja pergantian kepengurusan diperlukan. Tahun 2023 ini direncanakan akan digelar Kongres Nasional IV Kongres Advokat Indonesia yang tentu saja salah satu agendanya adalah pergantian kepengurusan di tingkat pusat. “Jum’at 27 Januari 2023 kita akan gelar rapat...Read More
Usulan Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas kepada komisi VIII DPR RI agar biaya haji tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp 69 juta harus ditolak, dengan alasan – alasan sebagai berikut: Di dalam Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu...Read More
Catatan Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M, BEREDAR kabar di berbagai media tentang adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terkait aset PT First Anugerah Karya Wisata ( “First Travel”) yang katanya aset First Travel yang disita dan dirampas untuk negara diputuskan untuk dikembalikan kepada jemaah. Yang mengajukan permohonan PK adalah Andika Surachman selaku...Read More
Putusan No 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021, menyatakan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) “inkonstitusional bersyarat”. Berkenaan dengan itu, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyempurnaan dan memerintahkan agar pemerintah tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaan apapun terhadap UUCK yang sifatnya strategis. Putusan MK adalah sebuah...Read More
