Penulis dalam hal ini selalu merasa miris, seringkali melihat bahkan merasakan satu adegan yang berulang di ruang sidang, di media sosial, bahkan di ruang rapat pejabat publik: seorang advokat dicecar bukan karena argumen hukumnya keliru, melainkan karena kliennya. Advokat pembela terduga koruptor disebut “pembela koruptor”. Advokat pendamping terduga teroris dituding “simpatisan teroris”. Advokat yang mengurus sengketa lahan rakyat dicap sebagai “provokator”. Pola ini begitu akrab sehingga banyak orang menganggapnya wajar — bagian dari risiko profesi. Padahal, di balik kebiasaan itu tersimpan pelanggaran serius terhadap salah satu fondasi paling mendasar dari negara hukum: independensi advokat.
Kumpulan instrumen internasional tentang peran advokat — mulai dari UN Basic Principles on the Role of Lawyers hasil Kongres PBB di Havana tahun 1990, prinsip etika profesi dari International Bar Association, kajian tentang kewajiban advokat kepada pengadilan, Bangalore Principles of Judicial Conduct yang mengatur perilaku hakim, hingga dokumentasi pelanggaran oleh organisasi Lawyers for Lawyers — menyusun satu benang merah yang sama: advokat bukan sekadar profesi jasa hukum, melainkan bagian dari arsitektur bernegara yang menjamin setiap orang tetap punya akses pada keadilan, apa pun tuduhan yang menimpanya.
Advokat Sebagai Wakil Kepentingan, Bukan Wakil Ideologi Klien
Salah satu ketentuan paling penting dalam kerangka internasional itu berbunyi sederhana namun berdampak besar: advokat tidak boleh diidentikkan dengan klien atau perkara kliennya hanya karena menjalankan fungsi profesinya. Ketentuan ini lahir dari pengalaman panjang di banyak negara, di mana advokat HAM di Kolombia distigmatisasi sebagai “kolektif pemberontak” oleh pejabat tinggi negara, advokat pembela terduga teroris di Turki dan Spanyol ditangkap dan kantornya digeledah, atau advokat HAM di Tiongkok dikenai tuduhan kejahatan keamanan negara hanya karena membela klien yang dianggap sensitif secara politik.
Bagi advokat di Indonesia, prinsip ini bukan wacana asing. Setiap kali advokat mendampingi tersangka korupsi, terduga makar, buruh yang berhadapan dengan perusahaan besar, atau korporasi yang berhadapan dengan negara, ada risiko yang sama: publik, bahkan aparat, cenderung menyamakan sikap profesional advokat dengan pembelaan pribadi terhadap tindakan kliennya. Padahal keahlian inti seorang advokat justru terletak di titik ini — kemampuan memisahkan diri secara profesional dari substansi perkara klien, sembari tetap memberikan pembelaan yang maksimal berdasarkan hukum. Independensi bukan jarak emosional, melainkan disiplin profesi yang dilatih dan dijaga.
Fungsi yang Tidak Bisa Digantikan: Advokat Sebagai Penjaga Akses Keadilan
Kerangka hukum internasional menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan advokat pilihannya sendiri untuk membela hak-haknya, dan negara wajib menyediakan mekanisme yang membuat hak itu benar-benar bisa diakses, termasuk bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Di titik inilah keahlian advokat menemukan relevansi politik-hukumnya yang sesungguhnya: advokat adalah jembatan struktural antara warga negara dan kekuasaan negara. Tanpa advokat yang independen, hak atas proses hukum yang adil hanya menjadi ketentuan di atas kertas.
Karena itu pula, advokat disebut sebagai “agen penting penyelenggaraan peradilan” — bukan pelengkap, bukan formalitas prosedural, melainkan pilar yang setara pentingnya dengan hakim dan jaksa dalam menegakkan sistem peradilan yang sah. Ketika advokat direndahkan, diintimidasi, atau dipersulit hanya karena menjalankan tugas profesinya, yang sesungguhnya dirongrong bukan hanya martabat advokat sebagai individu, tetapi keseluruhan sistem yang menjamin bahwa kekuasaan negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
Mengapa Advokat Disebut Infrastruktur Politik Hukum Ketatanegaraan
Istilah “infrastruktur” mungkin terdengar berlebihan untuk menggambarkan profesi advokat, tetapi justru di situlah letak persoalannya: infrastruktur baru terasa keberadaannya ketika ia rusak atau dilemahkan. Sebuah negara hukum membutuhkan tiga infrastruktur utama yang saling mengawasi: kekuasaan yang menuntut, kekuasaan yang mengadili, dan kekuasaan yang membela. Ketika unsur pembelaan dilemahkan — melalui kriminalisasi advokat, pencabutan izin praktik yang sewenang-wenang, penyadapan komunikasi advokat-klien, atau penggeledahan kantor hukum tanpa dasar yang sah — maka keseimbangan itu runtuh, dan proses hukum berubah dari mekanisme pencarian kebenaran menjadi alat kekuasaan sepihak.
Di sinilah relevansi khusus bagi advokat dan kantor hukum tempat mereka bernaung. Perlindungan terhadap advokat tidak berhenti pada perlindungan personal, tetapi meluas pada perlindungan institusional: kerahasiaan komunikasi dengan klien, keamanan dokumen dan berkas perkara di kantor, kebebasan berpindah dan berkonsultasi dengan klien tanpa pengawasan yang tidak sah, serta jaminan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana, administratif, maupun ekonomi hanya karena pembelaan yang disampaikannya sesuai standar dan etika profesi. Prinsip imunitas ini bukan keistimewaan pribadi, melainkan syarat fungsional agar advokat berani membela perkara yang tidak populer sekalipun — sebab jika setiap pembelaan berpotensi berujung pada pembalasan, maka hak atas pembelaan hukum yang efektif hanya berlaku bagi klien-klien yang “aman” secara politik.
Kapan Prinsip Ini Paling Diuji
Pengujian paling nyata terhadap prinsip perlindungan advokat biasanya muncul pada momen-momen tertentu: ketika advokat menangani perkara yang bersinggungan dengan kekuasaan — korupsi yang melibatkan pejabat, sengketa agraria yang berhadapan dengan korporasi besar, kasus yang berkaitan dengan keamanan negara, atau pembelaan terhadap kelompok minoritas dan aktivis HAM. Pada momen-momen itulah advokat paling rentan diidentikkan dengan kliennya, paling rentan mengalami tekanan administratif seperti ancaman pencabutan izin praktik, dan paling membutuhkan jaminan bahwa proses disiplin terhadap dirinya — jika ada — diperiksa oleh lembaga yang independen, bukan oleh pihak yang berkepentingan dengan hasil perkara.
Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa serangan terhadap advokat jarang datang dalam bentuk yang kasar dan terang-terangan. Ia lebih sering muncul dalam bentuk yang tampak administratif dan prosedural: penundaan izin bertemu klien tanpa alasan jelas, permintaan keterangan yang berulang tanpa dasar hukum yang kuat, penyadapan komunikasi dengan dalih penyidikan, hingga narasi publik yang secara halus menempatkan advokat sebagai bagian dari kejahatan yang didampinginya. Bentuk-bentuk tekanan yang tampak “biasa” inilah yang justru paling sulit dilawan, karena tidak selalu meninggalkan jejak pelanggaran yang jelas, meski dampaknya sama merusaknya terhadap independensi advokat.
Momen lain yang sama pentingnya adalah relasi advokat dengan hakim di ruang sidang. Kewajiban hakim untuk bersikap sabar, bermartabat, dan santun terhadap advokat sejatinya adalah cermin dari prinsip yang sama: kesantunan dalam proses peradilan bersifat timbal balik. Advokat wajib menjunjung etika dan kesopanan terhadap pengadilan, tetapi pengadilan pun terikat kewajiban yang setara untuk tidak memperlakukan advokat secara merendahkan. Ketika relasi ini timpang — misalnya advokat diperlakukan sebagai pihak yang harus tunduk tanpa hak untuk didengar secara setara — maka fungsi checks and balances di ruang sidang ikut runtuh.
Relevansi bagi Keahlian dan Tanggung Jawab Advokat
Semua ketentuan ini pada akhirnya kembali pada keahlian inti advokat yang sesungguhnya jarang disadari publik: advokat bukan sekadar orang yang menguasai hukum acara atau pandai berargumen, melainkan profesi yang dilatih untuk menjaga independensi penilaian di tengah tekanan — baik tekanan dari klien, tekanan dari lawan perkara, maupun tekanan dari kekuasaan negara. Kemampuan menjaga jarak profesional inilah yang membuat advokat layak diberi hak istimewa berupa kerahasiaan komunikasi, imunitas atas pembelaan yang beritikad baik, dan jaminan tidak dikriminalisasi karena menjalankan tugasnya.
Namun hak istimewa itu berbanding lurus dengan tanggung jawab yang berat. Advokat wajib menjaga kehormatan profesinya setiap saat, bertindak jujur dan berintegritas terhadap klien maupun pengadilan, serta mendorong kepercayaan publik terhadap sistem peradilan — bukan justru mengeksploitasi celah hukum untuk kepentingan sesaat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadikan advokat sebagai profesi yang unik: satu-satunya profesi yang secara sengaja dirancang untuk bisa “melawan” negara demi membela warganya, sekaligus tetap tunduk pada disiplin etika yang ketat.
Konteks Indonesia: Bukan Sekadar Wacana Internasional
Prinsip-prinsip ini bukan hanya relevan bagi advokat di negara lain. Di Indonesia, advokat dan kantor hukum kerap menghadapi tantangan serupa: pemanggilan sebagai saksi dalam perkara kliennya tanpa memperhatikan hak imunitas profesi, upaya membuka dokumen dan komunikasi klien di luar mekanisme hukum yang sah, hingga sorotan publik yang menyamakan advokat dengan tuduhan yang melekat pada kliennya begitu sebuah perkara menjadi perhatian media. Undang-Undang Advokat sejatinya telah mengadopsi sebagian semangat perlindungan ini, termasuk hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Namun penerapannya di lapangan sering kali masih bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum, hakim, dan pejabat publik memahami bahwa advokat bukan lawan sistem hukum, melainkan bagian dari sistem itu sendiri.
Penutup: Melindungi Advokat Berarti Melindungi Negara Hukum
Ketika advokat direndahkan oleh aparat penegak hukum, diidentikkan dengan kejahatan kliennya, atau kantornya digeledah tanpa prosedur yang sah, yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya nasib advokat yang bersangkutan, tetapi keberlangsungan negara hukum itu sendiri. Sebab begitu advokat kehilangan keberanian untuk membela perkara yang sulit, atau begitu masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa advokat dapat bekerja tanpa rasa takut, maka fungsi peradilan sebagai penyeimbang kekuasaan ikut kehilangan maknanya.
Karena itu, memperlakukan advokat sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan peradilan — bukan sebagai pihak yang harus terus-menerus membuktikan legitimasinya di hadapan kekuasaan — bukanlah permintaan istimewa dari kalangan profesi hukum. Ia adalah kebutuhan struktural bagi setiap negara yang ingin disebut menjunjung supremasi hukum. Melindungi advokat, pada akhirnya, adalah cara paling konkret untuk melindungi hak setiap warga negara agar tetap punya seseorang yang berdiri di sisinya, tanpa syarat, di hadapan kekuasaan seberapa pun besarnya.
*Adv. Agung Pramono, SH, CIL
Ilustrasi diolah dengan bantuan AI
