Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, PAN: Itu Kewenangan Hakim Bukan KPU
Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, PAN: Itu Kewenangan Hakim Bukan KPU

Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, PAN: Itu Kewenangan Hakim Bukan KPU

Sindonews.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Edi Soeparno menyatakan tidak setuju atas wacana pelarangan mantan terpidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif.

Edi mengatakan, seseorang yang telah dipidana dan telah menjalankan pidananya berhak mendapatkan hak politik, yakni memilih dan dipilih.

“Kalau sudah selesai menjalankan pidananya, haknya sebagai warga negara, hak memilih dan dipilih, harus dikembalikan kepadanya,” kata Edi Di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Edi menegaskan, mencabut hak politik seseorang adalah kewenangan hakim. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengambil alih kewenangan tersebut. “Jangan kewenangan hakim dipindahkan ke KPU. Biar hakim saja,” imbuh Edi.

Edi meyakini, tanpa adanya peraturan KPU yang mengatur larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk maju sebagai calon legislatif, masyarakat telah memiliki rambu-rambu untuk perang terhadap korupsi.

“Masyarakat sekarang jauh lebih cerdas dan jeli. Kalau mereka melihat orang dipidana apalagi tipikor, mereka bisa saja memilih atau tidak memilih. Apalagi banyak sekali rambu-rambunya,” ucap Edi.

Baca Juga : Wakil Rakyat Ini Minta Tindak Tegas WNA tak Taat Pajak

1 Response

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024