Wiranto Jamin Putusan PTUN Terkait Parpol Peserta Pemilu Tanpa
Wiranto Jamin Putusan PTUN Terkait Parpol Peserta Pemilu Tanpa Intervensi

Wiranto Jamin Putusan PTUN Terkait Parpol Peserta Pemilu Tanpa Intervensi

okezone.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa dalam setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 tanpa adanya intervensi. Ia pun meminta semua pihak untuk tak berspekulasi atas putusan hukum tersebut.

“Mengenai dugaan itu saya kira tidak perlu ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena Kemenko Polhukam paham betul bahwa kita tidak mungkin mengintervensi proses verifikasi partai politik, untuk apa? Itu hak politik tiap warga negara, boleh-boleh saja mendirikan partai politik, syaratnya sudah jelas, tahapnnya sudah jelas, ikuti saja itu,” ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Wiranto memahami betul kegalauan para tokoh partai politik yang partainya tidak berhasil lolos verifikasi. Apalagi, dirinya juga merupakan orang yang pernah mendirikan partai politik. Namun, bukan berarti kegalauan itu ditimpakan kepada pihak lain.

“Kalau yang bersangkutan melakukan upaya-upaya hukum itu sah-sah saja dan tatkala upaya hukum itu sudah dijatuhkan memang itu keputusan hukum yang sudah bagian dari proses penelitian yang cukup akurat,” ujarnya.

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, kegiatan rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama pihak terkait pelaksanaan pemilu pada 28 Maret 2018, merupakan hal yang wajar. Pasalnya, pemerintah ingin pemilu bisa berjalan aman, tertib, lancar dan sukses.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi kalau segenap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemilu itu bisa sinkron dan harmonis. Dalam pertemuan itu, Wiranto mengundang KPU, Bawaslu, Kemendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BIN, Kapolri, Panglima TNI.

“Semuanya kita undang untuk ayo masing-masing kita sinkronkan ini, kita harmoniskan ini,” ujarnya.

Adapun untuk PTUN, yang diundang bukan Ketua Pengadilan melainkan Kepala Kamar PTUN yang merupakan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang mengurusi masalah TUN. Ia pun memastikan, tidak ada urusan dengan pengadilannya.

“Itu tugas saya memang dan itu bukan intervensi terhadap partai politik, tapi intervensi terhadap bagaimana kita bersama-sama untuk bisa melakukan penyelenggaraan pemilu dengan sasaran tadi yaitu aman, tertib, lancar, dan sukses,” tuturnya.

Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak menduga-duga. Bila memang ada ganjalan ia justru menyarankan agar datang ke Kantor Kemen Polhukam untuk mendiskusikannya. “Kita dialogkan, nanti bisa jelas, ketimbang ada dugaan di medsos,” pungkasnya.

Baca Juga : Ini Isi Putusan Praperadilan Kasus Century yang Menuai Kontroversi

1 Response

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023