Robot Trading Makin Trending, Presiden Kongres Advokat Indonesia: Jangan Karena Pemerintah Lambat, Pengusaha Dihambat

Industri atau pengusaha yang mulai melakukan investasi dalam bisnis perdagangan berjangka komoditi termasuk dalam pasar digital harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Seperti naik daunnya penggunaan robot trading sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dalam pasar, harus dibuatkan regulasinya dengan cepat agar bisnis digital dari pengusaha yang kreatif tidak terhambat karena ketiadaan aturan dari pemerintah.

Dalih pemerintah yang mengatakan bahwa penggunaan robot trading memiliki resiko yang besar, menurut Presiden Kongres Advokat Indonesia Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto kurang bisa dibenarkan. Tjoetjoe berpendapat bahwa bisnis apa pun di belahan dunia manapun akan memiliki resiko dalam perjalanan usahanya, termasuk penggunaan robot trading, cryptocurrency, bitcoin, forex, saham, dan banyak jenis investasi bisnis lainnya.

“Setiap bisnis pasti mengandung potensi resiko, sehingga hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah. Prinsip bisnis adalah, semakin besar resikonya, maka akan besar pula peluang untungnya, semakin kecil resikonya, maka semakin kecil pula keuntungan yang akan didapat,” kata Tjoetjoe.

Termasuk juga dalam case yang sedang hangat, Bappebti melarang Asix Token, sebuah usaha token kripto milik Anang Hermansyah karena dinilai tidak ada dalam daftar aset yang boleh diperdagangkan, Tjoetjoe menilai hal ini kurang proporsional.

“Seharusnya tidak dilarang, namun dengan segera dibuatkan regulasinya, segera dibuatkan perijinannya agar pemerintah bisa mengawasinya berdasarkan aturan yang ada. Jangan karena pemerintah yang lambat membuat regulasi, lalu kreatifitas usaha yang sedang berkembang malah dihentikan bahkan ditutup,” tutur Tjoetjoe.

Pemerintah menurut Tjoetjoe seharusnya menjadi yang terdepan berinovasi dalam pengembangan bisnis digital, seperti komoditi kripto hingga penggunaan robot trading seperti DNA Pro dan lain-lain seperti yang ini sedang marak dijalankan oleh para pelaku usaha yang tidak hanya ramai di Indonesia namun juga di dunia internasional.

“Sama seperti dulu ketika unit usaha seperti Gojek, Grab, Uber tidak ada aturan yang menaungi, maka peraturannya segera dibuat, bukan usahanya yang dibunuh,” tutur Tjoetjoe bersemangat.

Kedepan, era digital akan membawa beragam bisnis ke dalam negeri yang mungkin saja belum ada payung hukum yang menaunginya. “Sekali lagi saran Saya, pemerintah harus lebih maju dari pada pelaku bisnis, karenanya pemerintah harus siaga mengatur dan menyiapkan payung hukum untuk berbagai jenis bisnis komoditi baru, terutama yang berasal dari dunia digital.

Saran Tjoetjoe, “segera buatkan regulasinya dan biarkan bisnis baru tumbuh dan berkembang di negeri ini.”
Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, maka “perijinan harus dibuat sederhana, cepat dan mudah”.

Jangan karena pemerintah yang lambat, kemudian pengusaha dihambat,” tutup Tjoetjoe.