Pemerintah resmi mengurangi sanksi administrasi berupa denda untuk para pengemplang pajak alias wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hal ini tercantum dalam UU Harmonisasi Sistem Perpajakan. Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menurunkan sanksi administratif dari 50 persen menjadi hanya 30 persen untuk wajib pajak yang tidak patuh membayar. Sanksi administratif ini...Read More

Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif, DJP menerapkan dua konsep. Pertama untuk wajib pajak strategis dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan. “Untuk Pengawasan kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak, salah satu yang dilakukan adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL),” ujar Direktur...Read More