April 18, 2016 - Page 2 of 2 - Kongres Advokat Indonesia

Day

April 18, 2016
Ini Perbandingan UU Minerba dan Rancangan Revisinya
Hukumonline.com – Pada tanggal 25 Januari 2016 lalu, pemerintah menyerahkan draf Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batubara. Draf ini kemudian menuai banyak kecaman dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat. Berikut ini beberapa perbandingan antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan RUU Minerba tersebut. Pihak Berwenang Di dalam UU...
Read More
Terseret Panama Papers, Ketua BPK Beri Klarifikasi
Hukumonline.com – Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis terseret dalam dokumen Panama Papers. Mantan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut disebut-sebut memiliki perusahaan di salah satu negara surga pajak. Untuk memperjelas kebenarannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengundang Harry untuk mengklarifikasi isu tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DJP Pusat, Jakarta,...
Read More
PMK Data Kartu Kredit Berdampak Positif Penambahan Pendapatan Negara
Hukumonline.com – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39/PMK.03/2016 tentang Penggunaan Data Kartu Kredit untuk Kepentingan Perpajakan diharapkan berdampak positif terhadap penambahan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Setidaknya, ada penambahan data base yang menjadi ujung tombak negara yang mewajibkan warga negara membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Hal ini disampaikan anggota Komisi XI Heri Gunawan di Jakarta, Jumat...
Read More
Hakim Pajak Bukan Pejabat Negara Simak Penjelasan Pemerintah
Hukumonline.com – Pemerintah menganggap jabatan hakim pengadilan pajak yang diatur UU No. 14 Tahun 2002  tentang Pengadilan Pajak sama seperti jabatan hakim ad hoc yang bukan termasuk pejabat negara. Sebab, dalam UU Pengadilan Pajak, hakim pengadilan pajak merupakan hakim khusus atau ad hoc yang memiliki tugas memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas...
Read More
Luhut Bantah Jokowi Lindungi Ahok dalam Sumber Waras
Republika.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan membantah ada perlindungan khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. “Saya kira tidak ada yang begituan,” ucapnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (17/4). Hal itu disampaikan Luhut...
Read More
1 2

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024