Sekelompok anak muda Indonesia yang duduk di bangku kuliah hukum di Leiden, Belanda, berdiri sejenak di depan bendera merah putih bergambar kepala kerbau sebelum masuk ruang ujian. Mereka bukan sedang mencari berkah. Mereka sedang menegaskan tekad, bahwa gelar sarjana hukum yang akan mereka raih bukan untuk mengabdi pada pemerintah kolonial, melainkan untuk melawannya. Sebagian dari anak muda itu kelak pulang ke tanah air, membuka kantor pengacara sendiri, dan menjadi tulang punggung pergerakan nasional. Nama-nama seperti Ali Sastroamidjojo, Achmad Subardjo, Iskaq Tjokroadisurjo, dan Sartono bukan sekadar tokoh politik. Mereka adalah advokat, dan dari sanalah kisah ini layak dimulai.
Cerita ini penting bukan hanya sebagai romantisme masa lalu, tetapi karena ia menjelaskan sesuatu yang sering dilupakan hari ini: mengapa profesi advokat, sejak awal mula, disebut sebagai officium nobile, jabatan yang mulia. Sebutan ini bukan gelar kehormatan kosong yang diberikan begitu saja. Ia lahir dari fakta sejarah bahwa advokat, sebagai profesi yang berdiri di atas kebebasan dan kemandirian, ternyata memiliki ruang gerak yang tidak dimiliki kelas profesional lain di masa kolonial. Sementara pegawai negeri terikat pada birokrasi pemerintah Hindia Belanda dan hidupnya bergantung pada belas kasihan atasan kolonial, seorang advokat bisa membuka kantor sendiri, mencari kliennya sendiri, dan yang terpenting, berbicara dan bersikap tanpa harus tunduk pada perintah penguasa. Kebebasan finansial dan struktural inilah yang menjadi pondasi bagi kebebasan berpikir dan bersikap politik.
Fakta sejarah menunjukkan hal ini dengan gamblang. Advokat pribumi pertama, Mr. Besar Martokoesoemo, membuka praktik di Tegal pada 1923 lalu merambah Semarang. Mr. Iskaq Tjokroadisurjo menyusul dengan kantornya di Batavia pada 1926, yang kemudian menjadi salah satu basis pertahanan Partai Nasional Indonesia. Iskaq sendiri memilih jalan ini dengan sadar. Ia menolak menjadi pegawai negeri Hindia Belanda karena tahu jalan itu akan membelenggu idealismenya. Baginya, membuka kantor advokat sendiri adalah satu-satunya cara agar seorang pejuang bisa tetap berjuang sambil mencari nafkah tanpa harus menjual kemerdekaan berpikirnya kepada penjajah.
Dari sinilah kita bisa memahami mengapa advokat, dan bukan profesi lain, menjadi salah satu basis penting perjuangan non-kooperatif. Perjuangan non-kooperatif menuntut orang-orang yang tidak bisa dipecat, tidak bisa diintervensi penghasilannya, dan tidak bisa diancam kariernya oleh pemerintah kolonial. Seorang advokat yang independen memiliki semua syarat itu. Ia hidup dari kepercayaan klien, bukan dari gaji penguasa. Itulah sebabnya ketika lima advokat, yaitu Iskaq, Sartono, Budiarto, Ali Sastroamidjojo, dan Sunaryo, bergabung dalam barisan pendiri Partai Nasional Indonesia bersama tokoh-tokoh dari profesi lain, kehadiran mereka bukan kebetulan. Latar belakang profesi mereka justru menjadi modal politik yang sangat strategis.
Titik paling ikonik dari peran ini terjadi di ruang sidang Landraad Bandung pada 1930, saat Bung Karno diadili karena pidato-pidatonya yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Pembelaan yang kemudian dikenal luas sebagai pledoi “Indonesia Menggugat” itu tidak berdiri sendiri. Di baliknya ada Mr. Sartono, Mr. Sastromulyono, dan Suyudi, para advokat yang bersedia mempertaruhkan karier dan keselamatan pribadi mereka untuk membela seorang pemimpin pergerakan di hadapan pengadilan kolonial. Ini adalah contoh paling jernih tentang apa artinya menjadi advokat di masa penjajahan: bukan sekadar membacakan pasal, tetapi menjadi garda terdepan yang mempertaruhkan diri demi membela kebenaran dan hak asasi seseorang yang sedang dikriminalisasi oleh kekuasaan.
Ketika Sartono kemudian mengambil alih kepemimpinan PNI dan mendirikan Partindo, saat Bung Karno dan pemimpin lain dipenjara, hal ini semakin menegaskan pola yang sama. Advokat pada masa itu bukan penonton dari pergerakan, melainkan pelaku aktifnya. Mereka menempatkan keahlian hukum yang mereka miliki, kemampuan menganalisis persoalan, menyusun argumen, membaca celah sistem, dan berbicara di forum resmi, sebagai instrumen perjuangan politik. Di titik inilah letak relevansi mendalam antara keahlian advokat dan kebutuhan sebuah bangsa yang sedang berjuang mencari kemerdekaannya. Bangsa yang terjajah membutuhkan orang-orang yang paham bahasa hukum penjajah, sekaligus berani menggunakannya untuk melawan penjajah itu sendiri.
Menariknya, kemandirian semacam ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari desain profesi itu sendiri. Sampai pertengahan tahun 1920-an, hampir seluruh advokat dan notaris di Hindia Belanda adalah orang Belanda, dan pejabat kolonial cenderung enggan mendorong lahirnya pengacara pribumi karena mereka tahu betul apa yang bisa terjadi bila kaum terjajah memiliki akses pada keahlian hukum yang setara. Ironisnya, justru suasana yang lebih terbuka di Negeri Belanda sendiri, tempat para mahasiswa hukum Indonesia menempuh pendidikan, yang membuka jalan bagi lahirnya generasi advokat pribumi pertama. Dari sekitar empat puluh mahasiswa hukum Indonesia angkatan pertama di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang kemudian memilih menjadi advokat, sebuah angka yang jauh lebih besar dibanding yang memilih kembali menjadi pegawai negeri di Landraad. Pilihan itu bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari pergaulan mereka dengan organisasi Perhimpunan Indonesia yang jauh lebih kritis terhadap pemerintah kolonial.
Persoalan yang dihadapi advokat pribumi kala itu juga tidak ringan. Mereka dijauhi oleh advokat-advokat Belanda yang mapan, dianggap sebagai ancaman persaingan, dan nyaris mustahil mendapat tempat magang di kantor-kantor hukum yang sudah berdiri. Mereka harus memulai dari nol, tanpa pengalaman, tanpa jaringan klien, di tengah penghinaan personal yang kerap mereka terima. Namun justru dari kesulitan itulah semangat nasionalisme mereka semakin terasah. Perjuangan membangun karier hukum yang mandiri berjalan seiring dengan perjuangan membangun kemerdekaan bangsa. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sama-sama menuntut keberanian untuk berdiri sendiri tanpa sokongan kekuasaan kolonial.
Di sinilah pentingnya memahami bahwa peran advokat paling dibutuhkan justru pada momen ketika kekuasaan bertindak sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri sendiri. Ketika ratusan aktivis pergerakan ditangkap dan diasingkan sepanjang dekade 1930-an, ketika pemerintah kolonial mendeklarasikan kebijakan tangan besi demi menjaga rust en orde, keamanan dan ketertiban versi penjajah, di situlah kehadiran advokat menjadi krusial. Bukan untuk mengubah hasil akhir kekuasaan secara instan, tetapi untuk memastikan bahwa proses hukum, sekecil apa pun ruangnya, tetap menjadi arena di mana suara yang tertindas bisa didengar, dicatat, dan diperjuangkan secara sah.
Relevansi cerita ini terhadap advokat masa kini sesungguhnya sangat besar, meski konteksnya sudah jauh berbeda. Kritik terhadap citra advokat hari ini, yang dianggap sekadar profesi bayaran dengan jargon sinis “maju tak gentar membela yang bayar”, sesungguhnya mengabaikan akar sejarah profesi ini. Advokat bukan lahir sebagai pedagang jasa hukum semata. Ia lahir sebagai pembela hak-hak individu di hadapan kekuasaan negara, sebuah peran yang jauh lebih besar daripada sekadar transaksi profesional. Ketika sistem hukum dan peradilan mengalami masa suram di era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, ketika organisasi advokat dipecah belah dan diintervensi oleh kekuasaan, semangat kemandirian yang sama, yang pernah menjadi modal para pendahulu di masa kolonial, kembali diuji. Tokoh seperti Yap Thiam Hien dan Adnan Buyung Nasution menjadi contoh bagaimana independensi advokat harus terus dipertahankan bahkan ketika negara sendiri berusaha mengontrolnya.
Dari seluruh perjalanan ini, ada satu benang merah yang tidak pernah putus: advokat paling dibutuhkan justru ketika kekuasaan, siapa pun pemegangnya, mulai bertindak tanpa kontrol dan mengabaikan hak-hak warga negara. Keahlian hukum yang dimiliki advokat, kemampuan membaca undang-undang, menyusun argumentasi, memahami prosedur peradilan, dan bernegosiasi dengan otoritas, adalah keterampilan teknis yang bisa dipelajari siapa saja. Namun yang membuat profesi ini istimewa, dan pantas disebut officium nobile, adalah kesediaannya untuk menggunakan keahlian tersebut demi membela pihak yang lemah di hadapan pihak yang kuat, bahkan ketika hal itu berisiko bagi diri sendiri.
Fungsi advokat, karenanya, tidak pernah bisa direduksi hanya sebagai juru bicara di ruang sidang. Ia adalah penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warganya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, melalui konsultasi, negosiasi, penyusunan kontrak, hingga penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Fungsi non-litigasi inilah yang sering luput dari pandangan masyarakat awam, yang cenderung menganggap tugas advokat hanya berhenti pada pembelaan perkara pidana atau perdata di hadapan hakim. Padahal, jauh sebelum sebuah sengketa naik ke meja pengadilan, advokat sudah berperan besar dalam mencegah ketidakadilan terjadi, melalui nasihat hukum yang mencerahkan kliennya tentang hak-haknya, dan melalui negosiasi yang menempatkan pihak lemah pada posisi tawar yang lebih setara di hadapan pihak yang kuat.
Sejarah pergerakan nasional mengajarkan bahwa kapan pun sebuah sistem mulai kehilangan keadilannya, entah karena kekuasaan kolonial yang otoriter, entah karena rezim di kemudian hari yang represif, di situlah advokat harus hadir, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pihak yang berani memilih posisi. Warisan para pendiri profesi ini, yang memilih kebebasan dan kemandirian di tengah tekanan kolonial, seharusnya menjadi pengingat bagi advokat masa kini bahwa profesi ini sejak lahirnya memang ditakdirkan untuk berdiri di garis depan perjuangan keadilan, bukan sekadar mengikuti arah angin kepentingan yang membayarnya.
Pada akhirnya, membaca kembali jejak para advokat pejuang ini bukan sekadar nostalgia terhadap masa lampau. Ia adalah cara untuk menempatkan profesi ini secara proporsional dalam sejarah bangsa, sekaligus menagih kembali janji dari sebutan officium nobile yang disandangnya. Jabatan yang mulia bukan gelar yang otomatis melekat pada siapa saja yang memegang toga dan izin praktik. Ia adalah gelar yang harus terus dipertanggungjawabkan lewat keberanian membela yang lemah, kesediaan menjaga jarak dari kekuasaan yang korup, dan komitmen untuk tetap berdiri di sisi keadilan, persis seperti yang ditunjukkan oleh para advokat perintis di masa paling gelap sekalipun dalam sejarah bangsa ini.
*Adv. Agung Pramono, SH, CIL
Ilustrasi diolah dengan bantuan AI






