Ada satu pola yang belakangan mudah dikenali di berbagai belahan dunia: persoalan yang dulu diselesaikan lewat pemungutan suara di parlemen, referendum, atau negosiasi politik, kini justru berakhir di meja hakim. Sengketa hasil pemilu, definisi jati diri sebuah bangsa, batas kewenangan presiden, bahkan pertanyaan tentang siapa yang berhak disebut warga negara “sah” secara ideologis, semuanya pernah dan terus dibawa ke pengadilan. Ilmuwan hukum tata negara Ran Hirschl menyebut fenomena global ini sebagai “judicialization of politics”, yaitu berpindahnya kekuasaan pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat ke tangan lembaga peradilan.
Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis di ruang kuliah. Ia adalah kenyataan sehari-hari yang membentuk cara kerja hukum modern, dan di titik itulah profesi advokat menemukan relevansinya yang paling tajam. Semakin banyak keputusan besar suatu bangsa yang berpindah ke ruang sidang, semakin besar pula kebutuhan akan orang-orang yang mampu menerjemahkan pertarungan politik menjadi argumen hukum yang bisa diuji dan diputus oleh hakim. Itulah pekerjaan advokat.
Tiga Wajah Judicialization
Hirschl membedakan tiga lapis fenomena ini. Pertama, penyebaran bahasa dan cara berpikir hukum ke dalam ruang-ruang yang dulunya bersifat sosial atau politis murni. Urusan yang dulu diselesaikan lewat kesepakatan informal kini dibungkus dalam kontrak, prosedur, dan argumentasi legal. Kedua, judicialization dalam bentuk yang lebih konkret: pengadilan semakin sering diminta menafsirkan hak-hak konstitusional dan menata batas kewenangan antarlembaga negara, misalnya lewat uji materi undang-undang. Ketiga, dan inilah yang paling dramatis, adalah judicialization atas apa yang disebut Hirschl sebagai “pure politics” atau “mega-politics”: pengadilan diminta memutus perkara yang sejatinya menyangkut legitimasi rezim, identitas kolektif suatu bangsa, hingga kelangsungan hidup sebuah negara.
Contoh yang dipaparkan Hirschl sangat beragam. Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah memutus arah hasil pemilihan presiden tahun 2000. Mahkamah Konstitusi Jerman menentukan posisi Jerman pasca-unifikasi di tengah integrasi Eropa. Mahkamah Konstitusi Turki berulang kali membubarkan partai politik demi menjaga sifat sekuler negara. Mahkamah Agung Kanada diminta menilai lebih dulu keabsahan hukum pemisahan diri Quebec dari federasi Kanada, sebelum referendum itu benar-benar terjadi. Di Israel, pengadilan bahkan terseret pada pertanyaan filosofis “siapa yang disebut Yahudi” dalam kaitannya dengan definisi negara sebagai negara “Yahudi dan demokratis”. Semua ini bukan sengketa hukum biasa. Semua ini adalah pertanyaan politik paling mendasar yang justru diserahkan kepada hakim untuk dijawab.
Mengapa Parlemen Justru “Melempar Bola” ke Pengadilan
Salah satu pengamatan paling tajam dalam tulisan Hirschl adalah soal motif di balik pergeseran ini. Ia menyebutnya sebagai politik “penghindaran tanggung jawab” atau blame deflection. Ketika sebuah isu terlalu panas secara politik, terlalu berisiko untuk diputus lewat pemungutan suara, para politisi kerap lebih memilih membiarkan pengadilan yang mengambil keputusan tidak populer itu. Dengan begitu, mereka terhindar dari beban akuntabilitas politik, sementara hakim dan pengadilan yang harus menanggung konsekuensinya di ruang publik.
Pola ini mudah dikenali di Indonesia. Uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, misalnya, sering menjadi jalan keluar ketika DPR dan pemerintah tidak kunjung mencapai kesepakatan politik atas suatu isu yang kontroversial. Sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, yang idealnya selesai lewat mekanisme politik dan administratif yang kredibel, pada akhirnya juga bermuara ke meja hakim konstitusi. Sengketa kewenangan antarlembaga negara, uji materi peraturan di Mahkamah Agung, hingga perkara yang menyentuh identitas dan hak-hak kelompok tertentu, semuanya menunjukkan pola yang sama seperti yang dipetakan Hirschl di berbagai negara lain.
Bahkan rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan pun tidak jarang sudah diperdebatkan lewat kacamata konstitusional, jauh sebelum ia benar-benar diuji di pengadilan. Wacana publik tentang suatu kebijakan kerap langsung diukur dengan pertanyaan “apakah ini akan lolos uji materi”, bukan lagi semata “apakah ini kebijakan yang baik secara politik”. Cara berpikir semacam ini adalah bukti nyata dari apa yang disebut Hirschl sebagai penyebaran bahasa dan logika hukum ke ruang-ruang yang dulunya murni politis, dan ia menegaskan betapa sentralnya posisi advokat serta ahli hukum tata negara dalam membentuk arah wacana kebijakan publik itu sendiri, jauh sebelum perkara benar-benar sampai ke ruang sidang.
Di Sinilah Advokat Menjadi Kunci
Hirschl menyinggung satu hal penting yang sering luput dari perhatian publik awam: konstitusi dan hak-hak yang dijamin di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa apa yang disebutnya sebagai “struktur pendukung mobilisasi hukum”. Struktur itu terdiri dari organisasi advokasi hak, sekolah hukum, lembaga bantuan hukum, dan yang paling utama, para advokat yang mau dan mampu membawa perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tanpa mereka, hak konstitusional hanyalah kalimat indah yang tidak pernah diuji di ruang sidang.
Poin ini seharusnya menjadi pengingat penting bagi profesi advokat. Ketika semakin banyak persoalan besar bangsa dipindahkan ke ranah peradilan, advokatlah yang berdiri di titik pertemuan antara kepentingan masyarakat yang dirugikan dan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperjuangkannya. Seorang warga negara yang haknya dilanggar oleh kebijakan negara, sebuah kelompok masyarakat yang identitasnya terancam oleh regulasi, atau bahkan sebuah partai politik yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses pemilu, semuanya membutuhkan advokat untuk menerjemahkan keresahan itu menjadi permohonan, gugatan, atau argumentasi hukum yang bisa didengar oleh hakim.
Peran ini menuntut keahlian yang jauh melampaui sekadar menguasai teks undang-undang. Advokat yang bergerak di ranah litigasi konstitusional dan strategis harus memahami doktrin hukum tata negara, mampu membaca arah putusan pengadilan dari perspektif perbandingan hukum antarnegara, serta memiliki kepekaan terhadap konteks politik yang melatari suatu perkara. Argumentasi hukum dalam perkara mega-politics semacam ini jarang bisa dibangun hanya dari pasal ke pasal. Ia membutuhkan kerangka berpikir yang menghubungkan norma konstitusi dengan realitas sosial, sejarah, dan kepentingan publik yang bertabrakan.
Kapan dan Mengapa Advokat Sangat Diperlukan
Ada beberapa titik krusial ketika kehadiran advokat menjadi hampir tak tergantikan dalam konteks judicialization ini. Pertama, ketika negara atau pembuat kebijakan mengeluarkan aturan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga, dan satu-satunya jalan koreksi yang tersedia adalah lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kedua, ketika sengketa hasil pemilu atau pemilihan kepala daerah harus dibuktikan dengan argumentasi hukum yang rapi, bukan sekadar narasi politik di ruang publik. Ketiga, ketika terjadi sengketa kewenangan antarlembaga negara yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan, dan penyelesaiannya membutuhkan penafsiran konstitusi yang presisi. Keempat, dalam perkara-perkara keadilan transisional atau pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, di mana korban dan masyarakat sipil membutuhkan pendamping hukum yang paham hukum pidana internasional maupun hukum hak asasi manusia.
Kelima, ketika sebuah institusi negara atau kelompok masyarakat menghadapi tekanan politik yang berpotensi mengancam eksistensinya, misalnya lewat wacana pembubaran organisasi, pencabutan status hukum, atau perubahan kebijakan yang menyentuh eksistensi kolektif suatu kelompok. Dalam situasi seperti ini, pengadilan sering menjadi satu-satunya forum yang masih menyediakan ruang bagi pihak yang lebih lemah secara politik untuk didengar secara setara, dan advokatlah yang membuka pintu ke forum tersebut.
Di semua titik itu, advokat bukan sekadar juru bicara klien. Ia adalah arsitek argumentasi yang menentukan apakah sebuah persoalan politik bisa diterima pengadilan sebagai perkara hukum yang layak diputus, atau justru kandas karena tidak memenuhi syarat formal maupun substansial. Kualitas argumentasi yang dibangun advokat, pada gilirannya, ikut menentukan kualitas putusan pengadilan itu sendiri, dan pada akhirnya ikut membentuk arah kebijakan publik serta masa depan sebuah bangsa.
Tanggung Jawab yang Menyertai Kekuasaan Baru
Namun demikian, catatan penutup Hirschl juga patut direnungkan oleh kalangan advokat. Ia mengingatkan bahwa judicialization pure politics bukan tanpa risiko. Ketika pengadilan mengambil alih keputusan yang semestinya menjadi ranah politik dan deliberasi publik yang akuntabel, ada bahaya pergeseran tanggung jawab yang justru melemahkan demokrasi itu sendiri. Pengadilan tidak dipilih rakyat, tidak bisa diganti lewat pemilu, dan tidak selalu memiliki pedoman konstitusional yang jelas untuk memutus pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang identitas dan legitimasi sebuah bangsa.
Bagi advokat, kesadaran ini penting agar peran yang dimainkan tidak sekadar memenangkan perkara demi kepentingan klien semata, tetapi juga turut menjaga agar mekanisme peradilan tetap digunakan secara proporsional, tidak menjadi alat untuk menghindar dari tanggung jawab politik yang seharusnya diselesaikan lewat proses demokratis. Advokat yang baik memahami kapan sebuah sengketa memang layak dibawa ke ranah hukum, dan kapan sebaliknya, penyelesaian politik dan deliberasi publik adalah jalan yang lebih tepat.
Pada akhirnya, dunia yang digambarkan Hirschl adalah dunia di mana batas antara hukum dan politik semakin kabur, dan pengadilan menjadi arena baru bagi pertarungan-pertarungan besar suatu bangsa. Di dunia semacam itu, advokat bukan lagi sekadar praktisi hukum yang menangani sengketa perdata atau pidana sehari-hari. Ia adalah aktor yang berdiri di persimpangan hukum, politik, dan nasib kolektif masyarakat, membawa keresahan warga ke ruang sidang, sekaligus menjaga agar ruang sidang itu tetap berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai forum keadilan, bukan sekadar panggung baru bagi pertarungan kekuasaan.
*Adv. Agung Pramono, SH, CIL
Ilustrasi diolah dengan bantuan AI
