DETIK – Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih profesi menjadi ASN. Giri menyebut ada yang tak ingin 75 pegawai ini melanjutkan pemberantasan korupsi di KPK.
“Jadi saya berkeyakinan bahwa hasil tes itu sebenernya tidak signifikan, tapi kemungkinan kami-kami ini tidak diinginkan untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di republik ini,” ujar Giri dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (8/5/2021).
Giri menceritakan bahwa TWK ini merupakan pengembangan dari tes radikalisme. Dia bahkan mengaku sudah pernah menjalaninya saat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK dan dinyatakan lolos.
Giri juga menjelaskan soal adanya tiga tes lain selain soal radikalisme. Tes-tes tersebut, sebutnya, menyangkut soal FPI dan menyinggung rasisme.
“Tapi ada tiga tes lain yang selain tes radikalisme, yaitu esai yang menyangkut pertanyaan tentang misalkan FPI, HTI, PKI, utang negara, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang berkembang di media,” terang Giri.
“Berikutnya adalah tes tentang sikap, misal ada beberapa yang disikapi oleh aktivis yang terus agak rasisme, misalkan orang Jepang itu kejam, orang China sama saja segala macam, itu memang agak membingungkan kami karena kami biasa berurutan dengan pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Giri melanjutkan ceritanya mengenai asesmen psikologi yang dilanjutkan proses interview tes wawasan kebangsaan dari BKN, BIN, hingga BNPT. Dia menyampaikan bahwa pertanyaan yang disampaikan kepadanya justru bukan berasal dari apa yang dia tulis, melainkan bersumber dari internet.
“Pertanyaan saya justru tidak banyak dari apa yang saya tulis dalam tes, tapi diambil dari Google, dari media sosial, segala macam. Tapi menurut saya tidak ada yang radikal dalam proses seleksi tersebut dalam jawaban-jawabannya,” ucapnya.
