Nikita Mirzani jadi sorotan setelah menyindir Ketua DPR RI, Puan Maharani yang diduga mematikan mikrofon saat anggota Fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan pandangannya tentang RUU Cipta Kerja. Tak cuma itu, sindirannya untuk Puan Maharani ternyata jadi berbuntut panjang.
Seperti diketahui sebelumnya lewat akun Instagram, Nikita menulis, “Kenapa ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya? Kurang fair ketika orang sedang menyuarakan suaranya tapi tidak bisa didengar, Negara ini dibangun atas dasar Pancasila. Masih inget ga pancasila dari 1 sampai ke 5 jangan sampai aku datangkan tante Lala ni ke DPR RI,” tulis Nikita Mirzani.
Karena unggahannya tersebut, Gema Puan Maharani Nusantara (GPMN) sebagai salah satu ormas dari sabang sampai Merauke yang mengusung Puan Maharani berdasarkan akta notaris dan dalam proses SK Menkumham merasa keberatan dengan unggahan Nikita Mirzani yang mengomentari mik mati dikaitkan dengan mau mendatangkan orang yang viral di medsos seolah-olah yang paling mengerti Pancasila.
Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM GPMN, Ali Nugroho sangat menyayangkan bullying yang dilakukan Nikita Mirzani yang mau mendatangkan ‘Tante Lala’ untuk mengajari Puan Maharani soal Pancasila.
“Kalau Anda ngebet nyaleg, masih lama. Jangan buat sensasi. Kalau Nikita dengan sensasi bisa menang di legislatif 2024. Saya berani ‘telanjang’ ngitarin Monas,” kata Ali lewat keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/10/2020).
Ali tak terima dengan kata-kata Nikita Mirzani yang kini jadi ramai di media sosial. Menurut Ali, komentar Nikita kesannya menggurui Puan Maharani yang telah malang melintang di dunia politik, sangat tendesius menyerang kehormatan seseorang. Pasalnya, soal pengetahuan Pancasila Puan Maharani tidak dapat diragukan lagi.
“Kalau mbak Puan trahnya jelas. Kakeknya penggagas Pancasila sangat paham betul itu Pancasila. Hati-hati loh Nik, ini bukan dunia entertaiment. Kalau diumpamakan sama aja ‘Ikan diajarin berenang’. Konyol namanya,” ujar Ali yang seorang advokat.
Ali pun memintra Nikita Mirzani segera meminta maaf. Kalau tidak, sambung Ali, akan diproses secara hukum yang berlaku. “Kalau tidak, sambung Ali, akan diproses secara hukum yang berlaku.” wartaekonomi.co.id
Ini baru mantap, bisa dijadikan referensi