Jokowi Siapkan 3 PP dan 4 Perpres Turunan UU KPK. Apa Saja?

Jokowi Siapkan 3 PP dan 4 Perpres Turunan UU KPK. Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara presiden bidang hukum, Dini Purwono, mengatakan pemerintah menyiapkan tujuh peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

“Tiga rancangan peraturan pemerintah dan empat rancangan peraturan presiden,” katanya lewat pesan singkat, Selasa, 21 Januari 2020.

Dini mengatakan tiga rancangan peraturan pemerintah itu adalah Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan empat perpres tersebut adalah: Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Organisasi Tata Kerja Pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK.

Dini menuturkan semua aturan ini masih digodok oleh tim hukum pemerintah. “Belum sampai meja presiden, masih pembahasan soalnya,” katanya.

Baca Juga : Revisi UU Minerba Berpotensi Tumpang Tindih dengan RUU Omnibus Law

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024