Jokowi Siapkan 3 PP dan 4 Perpres Turunan UU KPK. Apa Saja?

Jokowi Siapkan 3 PP dan 4 Perpres Turunan UU KPK. Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara presiden bidang hukum, Dini Purwono, mengatakan pemerintah menyiapkan tujuh peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

“Tiga rancangan peraturan pemerintah dan empat rancangan peraturan presiden,” katanya lewat pesan singkat, Selasa, 21 Januari 2020.

Dini mengatakan tiga rancangan peraturan pemerintah itu adalah Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan empat perpres tersebut adalah: Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Organisasi Tata Kerja Pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK.

Dini menuturkan semua aturan ini masih digodok oleh tim hukum pemerintah. “Belum sampai meja presiden, masih pembahasan soalnya,” katanya.

Baca Juga : Revisi UU Minerba Berpotensi Tumpang Tindih dengan RUU Omnibus Law

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024