Hukumonline.com – Sektor pertambangan mineral dan batubara akan mengalami berbagai perubahan aturan ke depan. Hal ini disebabkan terus didorongnya pengesahan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang sudah beberapa tahun terakhir tidak kunjung rampung. Kemudian pemerintah juga menginisiasikan aturan baru, yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya juga mengatur sektor minerba.
Kondisi tersebut tentunya menjadi sorotan berbagai pihak karena terdapat kekhawatiran kedua aturan tersebut saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru. Kekhawatiran itu muncul karena pemerintah dinilai terlalu terburu-buru ingin mengesahkan omnibus law tersebut dalam waktu 100 hari.
“Saat mendengar Omnibus Law, selama ini yang saya dengar UU Minerba, usulan Omnibus Law ini baru saat presiden dilanti, bahkan tidak ada dalam kampanye presiden. Saya khawatir keinginan transformasi ekonomi sesuai dengan UU Dasar Pasal 33 terlalu disederhanakan hanya berkaitan ease of doing business atau sekadar entry to business,” jelas Koordinator Nasional Publish What Your Pay (PWYP), Maryati Abdullah di Jakarta, Senin (20/1).
Menurutnya, seharusnya pemerintah menyusun aturan-aturan yang mencipatakan kestabilan industri minerba jangka panjang. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam aturan sektor minerba tersebut.
“Long life untuk sustainability business perlu kelembagaan kuat, environment investasi yang kuat dan sebagainya. Khawatir kalau terburu-buru hanya sekadar entry to business tapi bukan sustainability business. Saya berharap pemerintah membahas keduanya (RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja) menjadi saling sinkron dan saling terkait dengan sistem lain. Dan tidak menyingkirkan fungsi-fungsi sosial masyarakat dan lingkungan hidup,” ujarnya.
Kekhawatiran senada juga disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Hayati. Dia menilai rancangan aturan omnibus law terlalu rumit sehingga dikhawatirkan membingungkan para pemangku kepentingan. Selain itu, dia juga menilai omnibus law lebih tepat diterapkan pada negara common law bukan civil law seperti Indonesia. “Saya waktu baca rancangannya saja sudah pusing,” jelas Tri.
Salah satu perbedaan antara UU Minerba yang berlaku saat ini dengan RUU Omnibus Law mengenai keleluasaan kontraktor memperpanjang operasi pada wilayah pertambangan. Dalam rancangan aturan Cipta Lapangan Kerja, pemerintah mengubah istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP).
Kedua jenis kontrak tersebut memiliki perbedaan antara lain lahan IUPK hasil perpanjangan wajib menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan izinnya harus dilelang terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum diperebutkan swasta. Kemudian, luas lahan izin operasi produksi batubara yang diperpanjang pun hanya dibatasi seluas 15 ribu hektare.
Sedangkan, kontrak jenis PBKP perpanjangan izin dapat diperoleh PKP2B tanpa pengurangan lahan tambang. Luas wilayah tambang menyesuaikan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak dan izinnya pun tidak melalui proses lelang atau ditawarkan kepada BUMN.
Sebelumnya, dalam pemaparan kinerja 2019 dan program kerja 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa progres pembahasan Revisi Undang-Undang Minerba terus berlangsung. Dia menyatakan beberapa substansi Revisi UU Minerba mesti disesuaikan dengan substansi RUU yang termasuk dalam paket Omnibus Law.
”Tentu saja ini penyelesaiannya harus disesuaikan dengan apa yang dirancang omnibus law,” ujar Arifin, Kamis (9/1), di Gedung Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menambahkan pihaknya menunggu perkembangan dari DPR. Hal ini dikarenakan pengajuan Revisi UU Minerba seja awal merupakan inisiatif DPR. Terkait beberapa substansi, Bambang menjanjikan akan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh omnibus law.
“Substansinya akan matching kalau omnibus law sudah keluar apa maka UU minerba akan menyesuaikan,” ujar Bambang.
Baca Juga : Dilarang Hakim, Aktivis Papua Akan Tetap Pakai Koteka
