Ibu Korban Kekerasan Seksual Guru JIS Kritisi Penegakan Hukum di Indonesia

Ibu Korban Kekerasan Seksual Guru JIS Kritisi Penegakan Hukum di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Ibu dari korban kekerasan seksual di Jakarta Internasional School (JIS), Thresia Pipit mengkritisi sistem penegakan hukum Indonesia.

Hal itu terkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menolak gugatan perdata kasus pelecehan seksual yang dimohonkan orang tua korban, MAK dan pemberian grasi kepada salah satu terpidana guru JIS berkewarganegaraan Kanada, Neil Bantleman.

“Penegakan hukum di Indonesia tidak memberikan rasa keadilan terkait kekerasan seksual yang dialami anak saya,” kata Thresia di Jakarta, Senin (6/8/2019).

Theresia menegaskan gugatan perdata sebesar Rp 1,7 triliun itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan maupun memanfaatkan secara materi dari kasus yang menimpa putranya tersebut.

Namun permohonan gugatan perdata itu terkait dengan kerugian secara fisik maupun mental yang dialami putranya usai mengalami kekerasan seksual.

“Untuk pengobatan terbaik mental dan psikis anak sebagai korban mungkin hingga pengobatan di luar Indonesia dengan dokter dan ahli terbaik tanpa ada waktu jaminan prediksi kesembuhan,” ujar Thresia.

Thresia juga menyatakan permohonan gugatan perdata merupakan bentuk perlawanan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia dengan cara menyumbangkan dana kepada lembaga atau yayasan yang menangani anak mengalami rusak mental dan psikis akibat kejahatan pelaku pedofilia.

Thresia mendesak pemerintah Indonesia lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap anak seperti yang dilakukan Neil Bantleman maupun JIS.

“Semestinya penegakan hukum yang tegas diberikan untuk efek jera terhadap JIS mengingat sebagai lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berbiaya mahal,” ujar Thresia.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan perdata kasus pelecehan seksual yang dilakukan salah satu guru JIS pada 23 Juli 2019.

Pengacara JIS, Bontor Tobing menilai majelis hakim PN Jakarta Selatan memang sepatutnya menolak gugatan dari orang tua MAK karena penggugat tidak dapat membuktikan setiap terdakwa dan institusi yang dituduhkan terlibat kekerasan seksual.

Baca Juga : Wali Kota Bandung Digugat

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024