Pemerintah Dituding Pelaku Utama Kejahatan Data Pribadi

Pemerintah Dituding Pelaku Utama Kejahatan Data Pribadi

VIVA – Pemerintah dituding sebagai pelaku utama kejahatan atas pelanggaran data pribadi, lantaran tidak segera memberi payung hukum. Pernyataan ini diungkapkan Pengacara Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta, Jenny Sirait.

“Kenapa negara, karena tidak cepat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mereka justru mendiamkan. Pelaku kejahatan kedua adalah pelaku usaha,” kata dia di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

Jenny lalu memberi contoh pelaku kejahatan dari sisi pelaku usaha yaitu perjanjian kerja sama (MoU) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) dengan industri jasa keuangan seperti Astra Group.

Ia melanjutkan tidak ada yang tahu isi dari nota kesepakatan tersebut. Karena itu, Jenny mengaku LBH Jakarta akan mengirimkan surat permohonan untuk mengetahui isi dari perjanjian itu untuk mendalaminya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Hukum, Cendy Adam, menyebut saat ini data pribadi menjadi polemik. Baik pemerintah maupun swasta diketahui terus melakukan pengumpulan data, seperti data pribadi dan data kependudukan.

“Itu adalah elemen-elemen dari data kependudukan. Negara wajib memberi dokumen kependudukan jika ada masyarakat yang menyerahkan data pribadi. Untuk pembuatan dokumen satu individu setidaknya menyerahkan 31 data pribadi,” ungkap Cendy.

Menurutnya hal ini diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di mana pemerintah juga menyelenggarakan perlindungan atas data yang diserahkan oleh masyarakat. Pemerintah juga wajib mengelola data hanya untuk kepentingan pembangunan.

Baca Juga : Kominfo Siapkan Sarasehan Nasional Tentang Kasus Kimi Hime

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023