KPK Diharap Tetap Profesional dan Tidak Terbawa Arus Politik

KPK Diharap Tetap Profesional dan Tidak Terbawa Arus Politik

wartakota – Komisi Pemberantasan Korupsi diharap tetap profesional dan tak terseret dalam agenda politik karena banyak kasus besar yang belum bisa diselesaikan KPK, seperti kasus BLBI, Century, Pelindo, dan Garuda.
Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad mengingatkan seharusnya KPK fokus pada kasus besar.
“Tidak terkait dengan politis dalam kasus-kasus. Pada akhirnya orang bisa berkelit jalur hukum dan politik berbeda,” kata Suparji di Jakarta, Kamis.

Akan tetapi, lanjut dia, sering kali hukum menjadi instrumen politik menjatuhkan lawannya. Menjadi instrumen untuk menaikkan popularits politik dan menjatuhkan lawan. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Ia menyebut aroma politik dalam kasus korupsi tidak bisa dihindari. Bahkan, tak dapat dipungkiri hukum sering dijadikan instrumen politik.

Akhirnya, kasus-kasus besar pun tak mampu diselesaikan KPK, bisa dipersepsikan masuk ke ranah politik. Apalagi, kini sejumlah menteri diseret-seret dalam pusaran kasus di KPK.

“Jadi, banyak kasus besar tidak dapat diselesaikan,” ujarnya seperti dikutip dari antaranews.com

Fakta yang mengagetkan, kata kata Suparji, kasus BLBI yang kemudian sudah menjadi terdakwa dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi ini menjadi fenomena yang menarik. Ada yang kontradiksi itu Nursalim dan istri jadi tersangka tetapi tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan lain-lain.

Ia pun bertanya-tanya mengapa penuntasan kasus BLBI tidak serius ditangani oleh KPK.

“Ada apa di balik itu sehingga harapan menuntaskan kasus BLBI itu imajinatif. Karena penetapan tersangkanya saja tidak jelas. Tersangka pokoknya sudah dibebaskan oleh MA,” katanya.

Selanjutnya, pada peraperadilan kasus Century tidak ada kasus yang siginifikan. Putusan praperadilan sudah setahun seperti tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Masih belum memperoleh capaian dari KPK menuntaskan kasus. Apalagi komisoner sekarang mau habis masa tugasnya. Sesuatu yang nol lagi kalau sudah pergantian komisioner,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Jhonny G. Plate juga menegaskan, “Tidak sepatutnya hukum dijadikan alat politik.”

Menurut dia, hukum sudah harusnya berjalan sesuai dengan kaidahnya.

Pada akhirnya, publik pun akan dibuat heran karena KPK tak kunjung menuntaskan kasus-kasus lama.

Baca Juga : DPR dan Komnas Perempuan Dorong Proses Hukum Pelecehan Baiq Nuril

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dr. Umar Husin: Keterwakilan Jadi Keunggulan Sistem Presidium Jika Diterapkan di Organisasi Advokat
May 26, 2024
Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024