voaindonesia.com – Seorang pejabat senior Amerika yang ditugaskan menemukan solusi bagi masalah Israel-Palestina, Utusan Khusus untuk Perundingan Internasional, Jason Greenblatt, hari Selasa (23/7) mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa hukum dan konsensus internasional bukanlah kunci bagi penyelesaian perselisihan yang telah berlangsung puluhan tahun. Ia menyatakan, konsensus internasional seringkali “tidak lebih dari topeng untuk tidak bertindak.”
Greenblatt juga membidik resolusi Dewan Keamanan yang menyetujui masalah tersebut sejak tahun 1967 semua mengikat berdasar hukum internasional, dengan mengatakan mereka tidak berhasil dan tidak akan memberi jalan menuju perdamaian.
Dewan itu telah menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi perdamaian yang dirundingkan dalam resolusinya, mencakup lahan-bagi-perdamaian, menegaskan visi solusi dua-negara, dan mendukung apa yang disebut peta jalan Kuartet yaitu PBB, Rusia, Amerika dan Uni Eropa. Baru-baru ini, pada Desember 2016, dikatakan permukiman Israel di tanah orang Palestina adalah ilegal berdasar hukum internasional dan merupakan hambatan utama bagi perdamaian.
Komunitas internasional telah menunggu rencana perdamaian yang diusulkan pemerintahan Trump. Greenblatt, bersama menantu dan penasihat Presiden Donald Trump, Jared Kushner, telah mengupayakan usul itu selama berbulan-bulan.
Greenblatt mengatakan hari Selasa bahwa Trump belum memutuskan kapan rencana politik itu akan dirilis, tetapi ketika dirilis, itu tidak akan ambigu. Peta jalan ekonomi mendapat beragam ulasan dalam konferensi di Bahrain akhir Juni lalu.
Baca Juga : Jika Nunung Direhabilitasi, BNN: Tak Menghilangkan Pelanggaran Pidana
