VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai tim asistensi hukum yang dibentuk pemerintah dalam hal Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto hanya lah sebuah strategi.
Menurut Bambang, keputusan yang diambil pemerintah membuat tim untuk memantau segala pernyataan tokoh atau masyarakat yang bernada provokasi serta melanggar hukum, dinilai masih dalam tahap wajar.
“Menurut saya wajar-wajar saja dalam rangka ingin membuat masyarakat tenang, jangan ada lagi provokasi- provokasi,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.
Di sisi lain, Bambang menegaskan, di luar tim tersebut, parlemen juga punya tugas agar menjaga situasi politik. Terlebih jelang pengumuman Pemilu serentak 22 Mei mendatang.
Ia mengimbau, agar bentukan tim yang terdiri dari sejumlah akademisi dan praktisi ditafsir terlalu jauh.
“Tidak perlu curiga terlalu jauh. Kita sudah memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka agar bangsa ini lebih baik. Jangan Suudzon,” ujarnya.
Sebelum Wiranto menegaskan, bahwa pembentukan tim hukum berskala nasional ini tidak menggantikan lembaga hukum yang ada.
Menurut dia, kerja tim akan hati – hati meneliti, mencerna dan mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Dia menyebut tim ini akan memberikan rekomendasi bila ada upaya pelanggaran hukum maka akan ditindak.
“Kalau mereka mengatakan melanggar hukum, oke kita bertindak, kita kompromikan. Kalau kita langsung tindak, tindak, tindak, nanti dituduh lagi kalau pemerintahan Jokowi diktator, kembali Orde Baru,” ujar Wiranto, Rabu 8 Mei 2019.
Baca Juga : Iran Hukum 10 Tahun Penjara Warganya yang Jadi Mata-mata Inggris
