OTT Romi Sesuai dengan Hukum Acarauntuk
OTT Romi Sesuai dengan Hukum Acarauntuk

OTT Romi Sesuai dengan Hukum Acarauntuk

JAKARTA, koran-jakarta.com – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR Romahurmuziy alias Romi di Surabaya, Jawa Timur, su­dah sesuai dengan hukum ac­ara yang berlaku. OTT ini hasil penyelidikan KPK berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No­mor: Sprin.Lidik-17/01/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang be­rawal dari laporan pengaduan dan informasi masyarakat.

“Mengenai ketidakabsahan tangkap tangan bahwa tangkap tangan yang kami lakukan su­dah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP serta Undang-Undang KPK,” kata anggota tim Biro Hukum KPK, Efi Laila, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Agus Widodo menggelar sidang lanjutan praperadilan dengan agenda jawaban KPK atas per­mohonan praperadilan yang diajukan Romi. Dalam sidang tersebut, Tim Biro Hukum KPK menyampaikan kronologi per­istiwa tangkap tangan terhadap Romi di Hotel Bumi Surabaya City Resort, Surabaya, pada 15 Maret 2019.

Saat itu, Romi sempat men­coba melarikan diri ketika akan ditangkap oleh tim KPK di area Restoran Arumanis Hotel Bumi Surabaya City Resort. “Ketika termohon (KPK) akan menga­mankan Romi di area restoran tersebut, Romi melarikan diri melalui pintu belakang restoran menuju ke arah jalan raya, ter­mohon segera mengejar dan berhasil mengamankan di jalan raya depan Hotel Bumi Surabaya City Resort Surabaya,” kata ang­gota tim Biro Hukum KPK lain­nya, Naila Fauzanna Nasution.

Dimintai Keterangan

Selanjutnya, kata Naila, tim KPK atas perintah pimpinan KPK, membawa Romi ke Kantor Polda Jawa Timur untuk dimin­tai keterangan dan selanjutnya membawa yang bersangkutan ke kantor KPK Jakarta. Hal itu terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa peneri­maan hadiah atau janji oleh pe­nyelenggara negara atau yang mewakili terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama ta­hun 2019.

“Dalam tahap penyelidikan, termohon mendapatkan fakta-fakta yang berasal dari data-data, laporan, dan informasi terkait proses seleksi jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemen­terian Agama Provinsi Jawa Timur,” ucap Naila.

Untuk diketahui, KPK te­lah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018–2019. Di­duga sebagai penerima Romi. Sedangkan diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wira­hadi (MFQ), dan Kepala Kan­tor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin

Baca Juga : KPK Siapkan Tanggapan Praperadilan Romi

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024