Kuasa Hukum Tak Pastikan Ada Tidaknya Peran Pejabat Lebih Tinggi Terkait Hibah ke KONI
Kuasa Hukum Tak Pastikan Ada Tidaknya Peran Pejabat Lebih Tinggi Terkait Hibah ke KONI

Kuasa Hukum Tak Pastikan Ada Tidaknya Peran Pejabat Lebih Tinggi Terkait Hibah ke KONI

Jakarta, Gatra.com – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (Sekjen KONI), ‎terdakwa Ending Fuad Hamidy, enggan mememastikan ada tidaknya peran pejabat yang lebih tinggi dalam kasus suap terkait dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada KONI, meski penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menpora Imam Nahrawi mendisposisikan proposal dari KONI kepada pihak terkait untuk diteliti.

“Saya tidak bisa menduga-duga keterlibatan menteri saat ini dalam kasus dana hibah,” kata Arief usai mendampingi kliennya dalam sidang perkara dugaan suap terkait dana hibah Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3).

Meski demikian, lanjut Arief, penuntut umum KPK dalam surat dakwaan terhadap kliennya menyampaikan, bahwa setelah proposal disetujui, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana dan Adhi Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Ending untuk menemui Asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Permintaan koordinasi tersebut disampaikan setelah kemenpora menyetujui proposal KONI dan memberikan dana hibah sejumlah Rp30 miliar. Koordinasi tersebut untuk membahas jumlah fee yang harus diberikan pihak KONI kepada pihak Kemenpora. Akhirnya disepakati angka 15-19% dari total nilai bantuan yang diterima KONI Pusat.

“Dakwaan sudah menjelaskan bahwa ada orang yang diduga mewakli menteri dalam kasus dana hibah. Tinggal nanti dalam proses persidangan kita lihat karen fakta pasti akan muncul, kendati saya berkeyakinan KPK sudah mengantongi bukti-bukti terkait hal tersebut,” ujarnya.

Arief jua mengaku tidak mengetahui kapasitas Miftahul Ulum apakah mewakili kepentingan menteri atau bukan. Namun dalam surat dakwaan penuntut umum, ‎menunjukan peran Miftahul Ulum sangat besar dan persidangan akan menjawabnya.

‎”Klien saya saat ini menjalani proses hukum saja dan beliau akan berusaha kooperatif apabila ada hal-hal yang nantinya bila diperlukan KPK terkait kasus dana hibah,” katanya.

Arief mengharapkan perkata yang membelit kliennya segera selesai dan jika ada pihak lain yang diduga terlibat, tinggal dipertangungjawkan secara hukum baik di KPK atau di pengadilan.

Dalam perkara ini, penuntut umum KPK mendakwa ‎ Ending menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olaharaga Kemenpora, Mulyana. Ia menyuap bersama Bendahara Umum KONI, Johny E Awuy. Suapnya berupa mobil Fortuner VRZ TDR hitam metalik B 1749 ZJB, uang Rp300 juta, 1 buah kartu ATM Debit Bank BNI yang berisi uang sekitar Rp100 juta, dan gawai merek Samsung Galaxy Note 9. Selain itu, terdakwa Ending juga menyuap Adhi Purnomo selaku Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Olahraga Prestasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Eko Triyanta sejumlah Rp215 juta.

“Pemberian hadiah tersebut diberikan dengan maksud supaya Mulyana dan Adhi Purnomo membantu untuk mempercepat proses ‎persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun kegiatan 2018,” kata Ronald Ferdinand Worotikan, Jaksa Penuntut Umum KPK.

Perbuatan terdakwa Ending Fuad Hamidy dan Johny dalam persidangan terpisah, menurut penuntut umum, melanggar dakwan kesatu yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)‎ Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca Juga : Ini Dasar Hukum Siti Aisyah Bebas Dari Jerat Hukuman Mati

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024