Kejagung Tetapkan Jaksa Senior Jadi Tersangka, Ada Kriminalisasi
Kejagung Tetapkan Jaksa Senior Jadi Tersangka, Pengacara: Ini Kriminalisasi

Kejagung Tetapkan Jaksa Senior Jadi Tersangka, Pengacara: Ini Kriminalisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung menjadikan jaksa senior Chuck Suryosumpeno sekaligus satu satunya ahli pemulihan aset Indonesia sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi aset barang rampasan milik terpidana Hendra Raharja.

Penetapan tersangka atas Chuck Suryosumpeno diketahui bertepatan saat Mahkamah Agung mengunggah Putusan PK atas pemohon Chuck Suryosumpeno pada laman websitenya, yaitu tanggal 23 Oktober 2018.

Diketahui, beberapa waktu lalu Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Chuck Suryosumpeno atas pencopotan dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kuasa hukum Chuck Suryosumpeno, Sandra Nangoy mengatakan tindakan kriminalisasi yang dilakukan Jaksa Agung Prasetyo, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman secara tidak langsung bisa menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti.

“Saya katakan demikian karena masyarakat pasti ragu jika memilih Presiden Jokowi kembali. Sebab putusan PK Mahkamah Agung saja tidak dipatuhi oleh seorang Jaksa Agung. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia jika penegakan hukumnya saja gelap mata seperti preman ini,” kata Sandra di Jakarta.

Padahal, kata Sandra, saat menjabat sebagai Ketua Satgassus, lalu menjadi ketua Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung periode 2014-2015, Chuck berhasil memulihkan aset dengan total lebih dari Rp 3,5 triliun.

“Bukankah itu prestasi gemilang? Ini bukan sekedar potensi, ini buktinya nyata disetorkan dalam kas Negara. Apakah negeri ini sudah anti pada penegak hukum yang berprestasi dan hanya berpikir bagaimana caranya berbakti pada bangsanya sehingga menjadi ‘ancaman’ bagi para oknum penegak hukum korup dan harus disingkirkan dari institusi?” kata dia.

Untuk itu, Sandra mendesak Presiden Joko Widodo membuka mata hati dan nuraninya atas penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung Prasetyo yang telah melakukan kriminalisasi Terhadap Chuck Suryosumpeno.

Dalam putusan PK bernomor 63 PK/TUN/2018 yang diputus pada 17 Mei 2018, MA menyatakan keputusan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal pencopotan Chuck harus dicabut.

“Mewajibkan tergugat (Prasetyo) untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015,” tertulis dalam putusan MA.

Selain itu, Prasetyo diminta untuk merehabilitasi nama Chuck. “Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut,” tertulis dalam putusan.

Penjelasan Jaksa Agung Menanggapi hal itu, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan kasus Chuck tergolong sudah lama ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Namun, proses penyelesaian kasus terhambat karena yang bersangkutan selalu mangkir dalam pemeriksaan.

“Sesuai laporan Jampidsus dan Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI kasus dugaan korupsi yang dilakukan (secara bersama-sama) oleh mantan jaksa, saudara CS sudah cukup lama ditangani, tetapi tersendat penyelesaiannya,” ujar Prasetyo, ketika dikonfirmasi, Selasa (6/11/2018).

“Lebih dikarenakan saudara CS selalu mangkir dengan berbagai alasan setiap kali diundang untuk dimintai keterangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Chuck dinilai Prasetyo selalu mengatakan dirinya benar dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung sendiri menjadi pihak yang bersalah dalam opininya.

Itu semua, kata dia, dilakukan secara terbuka dan yang bersangkutan selalu mengaitkan kasus penetapan tersangka dirinya aneh. Lantaran dia telah menang melawan Jaksa Agung, yakni dengan dikabulkannya PK oleh MA.

Lebih lanjut, Prasetyo menuturkan jika para saksi dan tersangka lain telah selesai diperiksa dalam kasus ini. Alat bukti lain dalam kasus itu juga telah dikumpulkan oleh penyidik pidsus.

“Karenanya pelaku saudara CS tidak harus dilakukan berbeda. Yang bersangkutan telah dipanggil dua kali untuk dimintai keterangan, dua kali pula mangkir dan masih menurut laporan penyidik kepada yang bersangkutan telah dilayangkan surat panggilan ketiga,”jelasnya.

Baca Juga : Air Mata dan Fakta yang Hilang dalam Dakwaan Iwan Adranacus

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024