Vientiane, Gatra.com – Menteri Hukum dan Hak Asasii Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menghadiri pertemuan the 18th ASEAN Senior Legal Official Meeting (ASLOM) dan 10th ASEAN Law Ministers’ Meeting (ALAWMM), di Laos pada (12 /10/ 2018).
Dalam pertemuan Menteri Hukum se-ASEAN itu, Menkumham menyampaikan pentingnya upaya mendorong sejumlah agenda krusial terkait di ASEAN. Di antaranya, peningkatan kerja sama dalam hal perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT).
Lalu pembahasan untuk mengadopsi Model ASEAN Extradition Treaty (MAET) yang telah selesaikan oleh negara anggota ASEAN. Menurut Menteri Yasonna, sebagai salah satu referensi bagi negara anggota ASEAN dalam melakukan perundingan bilateral perjanjian ekstradisi dan pembahasan mengenai Transferred of Sentenced Persons.
Seluruh negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kerja sama untuk mendorong pencapaian dalam ketiga agenda tersebut sehingga dapat terwujud penegakan hukum ASEAN yang efektif dan komprehensif untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN yang tangguh, stabil, dan damai, ucapnya saat menyampaikan pandangan umumnya di ALAWMM ke-10.
Yasonna juga menyebut, bahwa komitmen ini bagian dari merefleksikan komitmen ALAWMM untuk mengimplementasikan komitmen Pemimpin ASEAN yang tertuang dalam ASEAN Leaders’ Vision 2025.
Selain itu, Menkumham juga mengapresiasi berbagai hasil pembahasan yang telah dicapai dalam pertemuan ASLOM ke-17 dan ke-18. Serta menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan ASEAN Ministers/Attorney Generals of the Central Authority of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters pada tahun 2019.
Indonesia akan ikut berupaya mendorong seluruh negara anggota ASEAN untuk memulai pembahasan peningkatan perjanjian ekstradisi yang bersifat mengikat seluruh negar anggota ASEAN dan komprehensif di masa mendatang, tuturnya
Yassonna Laoly mengungkapkan, bahwa stabilitas dan perdamaian kawasan merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan kawasan ASEAN yang kian berdaya saing dan makmur. Maka untuk mewujudkan keberhasilan penguatan aturan hukum, Menkumham melanjutkan, ALAWMM memainkan peran penting.
Yaitu dengan sistem peradilan dan infrastruktur hukum di kawasan ASEAN. Kian membuka peluang peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan melalui upaya harmonisasi peraturan perdagangan. Indonesia yakin hal ini dapat tercapai melalui pembahasan yang lebih komprehensif antar negara anggota ASEAN dengan merujuk pada ketentuan perdagangan yang telah terbentuk di tingkat internasional.
Seperti United Nations Commission on International Trade Law dan the Hague Conference on Private International Law, Yasonna menegaskan. Menkumham juga menyambut baik peningkatan kerja sama dalam Pilar Ekonomi melalui rencana penandatanganan ASEAN Agreement of e-Commerce, yang akan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di bulan November 2018 mendatang.
Pertemuan ASLOM dan ALAWMM ini disebut merupakan pertemuan tingkat pejabat senior dan Menteri Hukum se-ASEAN, yang diselenggarakan untuk membahas sejumlah agenda mengenai perkembangan isu hukum di ASEAN, ujar Menteri Yasonna Laoly
Baca Juga : PNS Siap-Siap Dipecat Tidak Hormat
