Oknum Kementerian LHK Dilaporkan Ke Bareskrim
Oknum Kementerian LHK Dilaporkan Ke Bareskrim

Oknum Kementerian LHK Dilaporkan Ke Bareskrim

RMOL. Oknum Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

“Hari ini kami telah menyampaikan surat laporan ke Barskrim Polri dan telah diterima TAUD dengan nomor surat: 890/lap-Info/.PP.KCBI/IX/2018,” kata Ketua Umum LSM KCBI, Joel Barus Simbolon di gedung Bareskrim, Jakarta, Jumat (28/9).

Langkah ini, sambung Simbolon, merupakan tindak lanjut lantaran tidak diresponnya laporan KCBI atas penyalahgunaan jabatan dan wewenang terkait pembuangan dan penimbunan limbah B3 tanpa izin yang mereka tangani di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ke Inspektorat Jenderal LHK pada Agustus 2018 lalu.

Simbolon menjelaskan, tahun 2012 pihaknya telah melaporkan CV. A dan CV AB ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut atas dugaan pembuangan dan penimbunan limbah B3 tanpa izin di sekitar lokasinya dan CV. AB di Deli Serdang. Namun, akibat lambatnya penanganan kasus tersebut kedua perusahaan tersebut dilaporkan ke KLH.

“Indikasi dugaan permainan para penegak hukum pun mulai tercium sejak kasus tersebut dilaporkan ke KLHK,” katanya.

Simbolon menegaskan, tim KLH diduga sengaja memberikan informasi palsu terhadap laporan yang disampaikannya sehingga tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana lingkungan berupa dumping limbah B3 sebagaimana yang dilaporkan.

“Itulah tujuan kami menyampaikan laporan ini ke Bareskrim Polri agar kasus dugaan kejahatan lingkungan tim KLHK dan aktor utamanya dapat terungkap,” terangnya.

Ditambahkan, kasus ini sempat bergulir di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang. Adapun dua terdakwa S dan T dari CV. A masing-masng dijatuhi hukuman empat bulan dan denda Rp 1 miliar. Kedua terdakwa divonis majelis hakim dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 60.

“Kami minta Bareskrim menghentikan kegiatan CV tersebut termasuk melakukan penyegelan dan memeriksa pihak KLH yang menangani kasus kejahatan ini,” tutupnya.

Baca Juga : Hikmahanto: Saudi Harus Jelaskan Alasan Tak Deportasi Habib Rizieq

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024