KUMPARAN.COM – Partisipasi kaum muda dalam dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Beberapa anggota partai politik maupun kader-kader politik didominasi oleh kaum muda. Kesempatan untuk menjadi politisi muda lebih terbuka dengan adanya sekolah khusus untuk mempersiapkan politisi muda, salah satunya adalah sekolah yang dikelola oleh Yayasan Satunama.
Namun dalam waktu yang bersamaan salah satu pakar hukum dan tata negara tersebut juga menjelaskan apa saja tantangan dan kekhawatiran dalam masa demokrasi kali ini, salah satunya adalah masalah pemerintah yang belum menetapkan peraturan ataupun undang-undang secara tertulis dan pasti mengenai penjahat politisi yang mulai masuk ke senayan.
Adanya mahar politik dan juga praktek vote buying juga menjadi salah satu tantangan bagaimana praktek-praktek tersebut seharusnya dihindari. “Saya khawatir demokrasi kita akan terbalik apalagi TNI sudah mulai masuk ke lingkungan politik,” ujar Refly Harun dalam diskusi publik yang diadakan Yayasan Satunama di Ruang Bulaksumur, University Club UGM, Selasa (27/3).
Selain itu, kekhawatirannya juga muncul saat Perppu Ormas dan UU MD3 disahkan, ditambah lagi akan diaktifkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden yang dulu sudah dihapus oleh MK. Dengan berbagai masalah tersebut, Refly berharap agar keterlibatan kaum muda dalam demokrasi tidak sekadar menjalankan saja, namun juga merawat dan menjaga hukum dan demokrasi yang sudah berjalan selama 20 tahun ini. “Jangan sampai kaum muda yang mendominasi ranah politik tapi justru tidak peka dengan isu-isu sekitarnya,” kata Rafly.
Baca Juga : Kementerian PPPA Minta Hukum Pembunuh Bayi C Ditegakkan
