Jaksa Anggap Tak Ada Bukti Baru, Kuasa Hukum Ahok Bungkam
Jaksa Anggap Tak Ada Bukti Baru, Kuasa Hukum Ahok Bungkam

Jaksa Anggap Tak Ada Bukti Baru, Kuasa Hukum Ahok Bungkam

tirto.id -Dalam sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, pihak Jaksa Penuntut Umum menganggap tak ada bukti baru yang diajukan. Padahal, salah satu alasan pengajuan PK adalah adanya bukti baru yang ditemukan.

Agenda sidang PK Ahok hari Senin (26/2/2018) adalah pembacaan memori PK Ahok. Dalam pembacaan memori, pihak kuasa hukum Ahok menyertakan bukti baru. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bungkam saat dimintai pendapat terhadap novum atau bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Ahok.

Ketika sidang hendak diakhiri, JPU baru menyela.
“Ini adalah merupakan tambahan selipan bukan merupakan bukti baru, jadi kami tidak akan mengajukan pendapat kami,” tegas salah satu anggota JPU, Lila di ruang sidang Koesoema Atmadja.

Salah satu penasihat hukum Ahok, Fifi Lety Indra, tidak mau menjelaskan terkait bukti baru yang ia ajukan. Ia hanya menerangkan bahwa hakim tidak tepat memvonis Ahok karena penistaan agama.

Berdasar situs resmi panitera Mahkamah Agung, PK memang bisa diajukan bila suatu perkara diputus tanpa sebab yang jelas. Di situs tersebut dituliskan, syarat PK adalah “Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya [maka PK bisa diajukan].”

Meski sudah didesak oleh awak media mengenai bukti baru apa yang diajukan, Fifi tetap bungkam.
“Tadi sudah selesai disampaikan,” katanya. Padahal di dalam ruang sidang, ia tak menjelaskan bukti baru tersebut.

Menurut kuasa hukum Ahok lainnya, Josefina Agatha Syukur, pertimbangan pengajuan PK adalah kekhilafan hakim dalam memutus perkara Ahok. Salah satunya berkaitan dengan kasus yang didakwakan pada Buni Yani.

Buni Yani berperan dalam menyebarkan video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang berbuntut hukuman penjara bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Ada beberapa hal di dalamnya yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya,” kata Josefina setelah persidangan.

Baca Juga : Suap Anggota KPUD Garut, Ilham: Pukulan Bagi KPU

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024