KORPRI Gandeng Kongres Advokat Indonesia
korpri dan kai

KORPRI Gandeng Kongres Advokat Indonesia

KORPRI gandeng Kongres Advokat Indonesia Dalam penyelenggaraan Diklat Advokasi dan Pengelolaan LKBH KORPRI se-Indonesia.

Pada hari ini, Rabu, 22 Februari 2017, di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara KAI (Kongres Advokat Indonesia) dengan KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) tentang pelaksanaan Pendidikan Advokasi bagi para anggota KORPRI serta kerjasama dalam pengelolaan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) KORPRI di seluruh Indonesia.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan masing-masing oleh Presiden KAI, Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. dan Ketua Umum KORPRI, Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH.

Perjanjian kerjasama antara KAI dan KORPRI meliputi 2 hal.
Yang pertama adalah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan advokasi bagi para anggota KORPRI yang akan dilaksanakan oleh KAI.
Yang kedua adalah dalam rangka pengelolaan LKBH-LKBH KORPRI di seluruh Indonesia bersama-sama dengan anggota KAI yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH., menyampaikan bahwa saat ini anggota KORPRI se Indonesia berjumlah 4,5 juta PNS dan LKBH berjumlah lebih dari 80 LKBH.

Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. : Kerjasama ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi KAI dan KORPRI, bersama-sama membangun sebuah sistem penyebaran pengetahuan tentang penegakan hukum dan advokasi ke tengah-tengah masyarakat hingga lapis terbawah agar tercipta satu peradaban masyarakat hukum baru di Indonesia.

Ini sejalan dengan program kerja KAI yang menargetkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, di setiap desa/kelurahan harus ada 1 advokat KAI. Kami menamakannya “Program 1 Desa 1 Advokat”.

Kerjasama antara KAI dengan KORPRI ini selain mencetak anggota KORPRI agar memiliki kemampuan advokasi dibidang hukum, maka diharapkan para anggota KORPRI tersebut mampu membantu masyarakat menjadi “konsultan hukum” yang terdekat bagi masyarakat. Misalnya dalam pengurusan sertifikat tanah, pendirian badan hukum bagi para UKM, sengketa tanah, maupun masalah-masalah hukum lainnya, baik perdata maupun pidana.

Kerjasama ini kami harapkan juga mampu menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun masyarakat yang sadar hukum yang pada gilirannya akan tercipta kepastian hukum di Indonesia.

(AWS)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024