Presiden KAI Gagas Jasa Advokat Bisa Dibayar Menggunakan Kripto
presiden kongres advokat indonesia tjoetjoe sandjaja hernanto crypto kripto bali token lawyer

Presiden KAI Gagas Jasa Advokat Bisa Dibayar Menggunakan Kripto

Presiden KAI mengungkapkan keinginannya agar jasa advokat bisa dibayar menggunakan crypto, ether, bitcoin atau goldcoin yang diberi nama Lawyer Token yang kelak bisa go public.

Belum lama ini, acara “The First Gold Island Festival Bali Blockchain Conference 2022” yang diikuti oleh 1.200 peserta digelar di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Senin (21/2/2022) kemarin. Perhelatan ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya membangkitkan ekonomi Bali, salah satunya melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain.

Dalam kesempatan ini, salah satu pembicara Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyampaikan apresiasinya atas ide Bali Token sebagai aset digital Bali. Dia menilai bisnis digital berbasis teknologi blockchain terus berkembang dengan cepat. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan hadirnya regulasi memadai yang masih bergerak lambat.

“Saya siap membantu bisnis ini apabila ada yang mengatakan ilegal, karena memang regulasinya belum ada. Pemerintah tidak boleh sekali-sekali menyatakan suatu kegiatan bisnis digital sebagai bisnis yang ilegal, sementara regulasi belum mengaturnya,” terang Tjoetjoe.

Dia juga menyampaikan gagasannya mengenai dunia advokat baru berbasis blockchain bernama Lawyer Token. Hal itu dimaksudkan agar pembayaran jasa advokat nantinya bisa dilakukan menggunakan crypto, bitcoin, atau goldcoin. “Kantor ini kita namakan Lawyer Token. Melalui Lawyer Token, kita berikan layanan hukum gratis untuk keluarga besar Goldcoin dan Bali Token,” bebernya.

Baginya, kemajuan teknologi yang pesat menjadi urgensitas nyata untuk diikuti, ketimbang berada dalam kehidupan primitif. Modernisasi yang terjadi tidak dapat ditampik begitu saja. Terlebih, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum positif bermakna bahwa jika belum terdapat ketentuan yang secara jelas dan tegas melarang, maka hal tersebut masih diperbolehkan.

“Saya ingin ke depan (jasa, red) advokat bisa dibayar pakai crypto, bitcoin atau goldcoin. Dan saya ingin kelak ada kantor advokat yang bisa go public,” ujar Tjoetjoe ketika dihubungi Hukumonline, Rabu (23/2/2022).

Untuk diketahui, mengenai aset kripto sebagai komoditas telah diizinkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti). Akan tetapi, di sisi lainnya Bank Indonesia (BI) melarang kripto sebagai alat pembayaran. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melarang lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan untuk memfasilitasi, memasarkan dan menggunakan aset kripto.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam Lumban Tobing menjelaskan larangan OJK terhadap lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan memfasilitasi aset kripto atas dasar bukan merupakan produk jasa keuangan dan tidak sesuai dengan UU Perbankan. Hal tersebut juga bukan termasuk dalam kegiatan usaha perbankan.

“OJK tidak melarang perdagangan kripto, namun mengimbau LJK untuk mengimplementasikan KYC (know your customer) dalam pembukaan rekening, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum atau entitas usaha ilegal yang dapat merugikan masyarakat,” terang Tongam.

Sementara itu, Bank Indonesia memberi penegasan terkait cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah. BI melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik Bank maupun Lembaga Selain Bank memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Hal ini dituangkan dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

SWI mengimbau masyarakat untuk terus memperhatikan aspek 2L ketika menerima penawaran investasi. 2L tersebut terdiri atas aspek Legal (memastikan legalitas badan hukum dan produk yang ditawarkan) dan aspek Logis (kewajaran imbal hasil yang ditawarkan serta risikonya). Masyarakat juga diminta untuk memahami dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan terdapat manfaat, biaya, dan risiko yang patut diperhatikan. HUKUMONLINE

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024