Kongres Advokat Indonesia berkerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mensosialisasikan SEMA, SKMA, dan PERMA termasuk PERMA nomor 3 Tahun 2018 tentang e-Court pada Jumat, (21/9) di iNews Tower, Kebon Sirih. Sosialisasi dihadiri sebanyak 211 orang peserta terdiri dari Para Pimpinan DPP KAI serta para pimpinan DPD dan DPC KAI dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Presiden KAI ADV. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. CLI. CRA. menjelaskan bahwa verifikasi BAS (Berita Acara Sumpah) seharusnya tidak dilakukan secara manual. “bisa dilakukan secara otomatis,” tutur Tjoetjoe.
Selain itu Tjoetjoe juga menyebutkan bahwa organisasi advokat yang ditampilkan di situs resmi e-Court haruslah organisasi yang sudah lolos verifikasi. “Organisasi Advokat seharusnya tidak perlu ditulis secara manual, melainkan sudah ada pilihannya, dan harus sudah lolos verifikasi Administrasi Hukum Umum, Pembayaran Pajaknya serta legalitas lainnya.” jelas Tjoetjoe.
Secara teknis, Presiden KAI yang dikenal dengan banyak terobosannya ini, terutama di dalam organisasi advokat yang dipimpinnya juga menyarankan agar di lembar profil seharusnya ada penambahan kolom unggah agar advokat wajib mengupload NPWP, SPT, dan Sertifikat Kompetensi. “Setidaknya bisa dibuat dua buah button upload,” jelas Tjoetjoe.
Lebih jauh, Tjoetjoe juga menyoroti fenomena saat ini dikalangan advokat adalah munculnya organisasi advokat yang legalitasnya tidak jelas. “Verifikasi Organisasi Advokat penting, karena ada juga yang mendirikan organisasi cenderung asal-asalan, menggunakan nama mobil, nama burung, nama batu permata dan lain sebagainya,” tutur Tjoetjoe sambil tertawa.
Tjoetjoe mengucapkan terima kasih dan hormat kepada YM Ketua MA yang telah berkenan mengutus Kepala Biro Hukum, Humas dan IT MA, Dr. Abdullah, SH. MSi. untuk menyampaikan sosialisasi eCourt kepada para Advokat KAI
