Double Trouble, Belanja Online Kena PPN 11 Persen dan Bea Meterai - Kongres Advokat Indonesia
ilustrasi belanja online kena pajak dan meterai

Double Trouble, Belanja Online Kena PPN 11 Persen dan Bea Meterai

Pelanggan setia belanja online (e-commerce) harus bersiap merogoh kocek lebih dalam saat melakukan transaksi. Pasalnya, pemerintah akan mengenakan tambahan biaya yang harus dikeluarkan pembeli yakni bea meterai setelah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen.

Bea meterai akan dikenakan untuk dokumennya dengan nilai transaksi di atas Rp5 juta. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

“Mengenai Bea Meterai yang akan dikenakan terhadap dokumen pada transaksi e-commerce, secara umum diatur dalam UU Bea Meterai,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor kepada CNNIndonesia, Selasa (14/6).

Namun, syarat dan ketentuan pengenaan bea meterai ini masih dalam pembahasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

Oleh karenanya, belum diketahui kapan pengenaan bea meterai untuk dokumen transaksi e-commerce akan diberlakukan.

“Masih dalam proses pembahasan. Kita terus lakukan diskusi,” kata dia.

Sedangkan untuk PPN pembelanjaan online dikenakan sebesar 11 persen sejak 1 April 2022 lalu. Bedanya dengan bea meterai, pengenaan PPN tidak ada minimal pembelian.

Namun, dalam hal pengenaan PPN 11 persen hanya berlaku bagi Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual di e-commerce sesuai dengan aturan UU Perpajakan.

Beberapa e-commerce yang sudah ditunjukkan DJP sebagai pemungut PPN 11 persen atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di antaranya Shopee, Zalora dan Tokopedia. CNNINDONESIA

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Siaran Pers Dewan Kehormatan Dareah Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta
September 25, 2023
Bersinergi, KAI & Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kapasitas SDM
September 8, 2023
Harapan Presiden KAI & Pimpinan OA Lainnya di HUT MA ke-78
August 23, 2023
Siaran Pers DPP KAI Terkait Vice President KAI Adv. Prof. Denny Indrayana
July 17, 2023
9 Hakim MK Adukan Denny Indrayana ke KAI & Denny pun Keluar dari Grup WA DPP KAI Agar Tidak Mengganggu Pemeriksaan Etik
July 15, 2023