Semua Serba Naik, Top Up Dompet Digital Juga Kena Kebijakan Kenaikan PPN 11% - Kongres Advokat Indonesia
dompet digital

Semua Serba Naik, Top Up Dompet Digital Juga Kena Kebijakan Kenaikan PPN 11%

Aturan baru soal ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% atas penyelenggaraan transaksi keuangan digital atau financial technology (fintech) akan berlaku mulai 1 Mei 2022.

Adapun pengenaan PPN dikenakan terhadap imbal jasa penyelenggara, dalam hal ini fintech seperti Go-Pay, OVO, DANA, dan sebagainya.

Mengenai kebijakan ini, para pelaku fintech yang dimaksud buka suara. Pihak OVO menyatakan bahwa biaya layanan mereka akan tetap saam dan tidak ada kenaikan biaya tambahan.

“Dapat kami sampaikan bahwa biaya layanan top-up dan transfer OVO akan tetap sama dan tidak dikenakan biaya tambahan,” kata Head of Corporate Communication Harumi Supit, saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (7/4/2022).

Transfer antar pengguna OVO tetap dapat dilakukan secara gratis, sementara biaya transfer ke akun bank juga tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp2.500 per transaksi.

Sementara itu, DANA juga menyatakan hal yang serupa. Tidak ada dampak atas aturan baru ini kepada konsumen DANA, baik perusahaan ataupun individual.

Sebab,kata Yattha Saputra selaku Chief Finance Officer DANA Indonesia, sebelum aturan PMK No.69 Tahun 2022 diturunkan, DANA telah memberlakukan pemungutan PPN kepada pengguna jasa atau konsumen.

“Dan juga pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima DANA oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh,” ungkapnya.

Sedangkan Go-Pay, hingga berita ini dibuat belum memberikan tanggapannya.

Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung menjelaskan, pengenaan PPN dikenakan terhadap imbal jasa penyelenggara fintech. Bukan pengenaan PPN atas jumlah transaksi oleh konsumen.

“Yang kita kenakan jasa-jasa yang dilakukan pihak fasilitasi. Fintech ini pihak yang memfasilitasi lender, investor atau konsumen,” jelas Bonarsius.

Adapun yang dimaksud dengan pengenaan PPN terhadap imbal jasa penyelenggara di sini adalah, adalah pengenaan PPN atas biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia jasa layanan.

Bonarsius mencontohkan, misalnya saat Anda mengisi e-wallet sebesar Rp 1 juta, kemudian terdapat biaya administrasi sebesar Rp 1.500, maka PPN yang dikenakan adalah 11% dari biaya administrasi tersebut. Dengan demikian, PPN atas fintech yang ditanggung konsumen sebesar Rp 150.

“Atau jadi misalnya saya transfer uang sejumlah sekian, dengan biaya Rp6.500. Maka yang kena PPN dari Rp6.500 dikali 11% maka PPN-nya kena Rp 650 bukan jumlah uang yang saya kirim. Jadi itu imbalan jasa,” ujarnya lagi. CNBC

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024