PBNU: Kekerasan Aparat kepada Warga Desa Wadas Cerminan Cara Orba - Kongres Advokat Indonesia
antarafoto-tolak-pertambangan-di-wadas

PBNU: Kekerasan Aparat kepada Warga Desa Wadas Cerminan Cara Orba

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielhan alias Savic Ali mengkritik pemerintah lantaran mengerahkan aparat untuk mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Savic Ali ini mengatakan saat ini bukan zamannya menggunakan pendekatan kekerasan untuk menundukkan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan material untuk Bendungan Bener.

“Karena itu mencerminkan cara-cara Orba (Orde Baru), zaman dulu yang tidak bisa dibenarkan secara moral dan saya kira tidak akan didukung rakyat,” kata Savic kepada reporter Tirto, Rabu (9/2/2022). Sikap PBNU tersebut selaras dengan hasil Muktamar Ke-34 NU pada 22-24 Desember 2021 di Lampung yang menyatakan mengharamkan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh negara.

Savic menegaskan warga punya hak untuk tidak menjual tanahnya dan harus dihormati pemerintah. Ada warga yang memilih melepas tanahnya dan ada pula warga yang memilih mempertahankannya “Perpindahan hak harus melibatkan keridaan/kerelaan pemilik tanah,” ucapnya. Menurut Savic, pemerintah dalam membangun Bendungan Bener tidak perlu memaksakan untuk memgambil material quarry dari Desa Wadas yang subur.

“Hal itu bisa menimbulkan efek kerusakan pada lingkungan pertanian dan perkebunan warga yang bertahun-tahun hidup lewat hasil bumi,” kata dir. Perjuangan warga Wadas imbas dari proyek Bendungan Bener. Daerah Wadas menjadi lokasi penyuplai material bebatuan untuk pembangunan bendungan tersebut.

Warga menolak daerahnya menjadi lokasi pertambangan karena tanah tersebut menjadi lokasi pertanian dan perkebunan yang menjanjikan selama turun-temurun. Penambangan tersebut dinilai akan menghancurkan 28 sumber mata air.

Warga Desa Wadas didatangi oleh ratusan aparat kepolisian dengan sejumlah kendaraan dan persenjataan pada Selasa (8/2/2022). Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Julian Duwi Prasetya mengatakan kepolisian menyisir rumah warga dan menggeledah serta menyita ponsel milik warga. “Bahkan seorang jurnalis ada yang diminta untuk menghapus video hasil rekamannya,” ujarnya.

Polres Purworejo juga menahan sebanyak 60 warga Desa Wadas. 10 di antaranya merupakan anak di bawah umur. “Ada 60 warga yang ditahan, satu di antaranya adalah staf LBH Yogyakarta. Hingga saat ini kami juga masih belum diberikan akses untuk memberikan pendampingan hukum,” kata dia. Tirto

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024