Presidential Threshold Dinilai Rugikan Hak Politik Masyarakat - Kongres Advokat Indonesia

Presidential Threshold Dinilai Rugikan Hak Politik Masyarakat

Kai.or.id – Undang-undang Pemilu pasal 222 tentang ambang batas pengajuan calon presiden dinilai bisa merugikan hak politik masyarakat.

Menurut Pakar Komunikasi Politik, Effendi Ghazali aturan itu justru menjadikan calon pilihan menjadi terbatas.

Lagipula, ambang batas pengajuan calon presiden atau lazim disebut Presidential Threshold tidak tepat diterapkan karena Pemilu 2019 mendatang dilaksanakan secara serentak.

“Apabila aturan ambang batas pencalonan presiden dipaksakan dengan mengacu pada hasil perolehan pemilu 2014, maka hal ini melanggar hak politik publik karena pada pemilu 2014 lalu publik tidak pernah tahu bahwa hak politiknya akan digunakan juga untuk kepentingan politik 2019,” kata Effendi dalam pernyataan persnya, Kamis (5/10/2017).

Sementara Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mendukung Effendi Gazali yang mengajukan gugatan pasal mengenai ambang batas pencalona presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Iwel, jangan sampai Pilpres mendatang mengarah kepada calon tunggal.

“Rakyat harus disuguhkan berbagai macam calon pemimpin. Dalam demokrasi kepemimpinan itu salah satunya bisa terlihat dalam kontestasi politik,” kata Iwel.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dr. Umar Husin: Keterwakilan Jadi Keunggulan Sistem Presidium Jika Diterapkan di Organisasi Advokat
May 26, 2024
Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024