Kewenangan Bawaslu dalam UU Timbulkan Dua Sisi Berlawanan

Kewenangan Bawaslu dalam UU Timbulkan Dua Sisi Berlawanan

Kai.or.id – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyatakan kewenangan baru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan dua sisi yang berlawanan.

Menurutnya dengan kewenangan baru untuk menindak pelanggaran penyelenggaraan pemilu, Bawaslu harus siap jika sewaktu-waktu bersinggungan dengan DPR RI, seperti yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

“Dengan kewenangan baru ini sulit dibantah akan ada gesekan antara Bawaslu, Partai Politik, dan DPR RI. Teori sederhananya seperti saat ini kita tahu kenapa DPR RI dan KPK saja yang ribut, sementara ada tiga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di pemberantasan korupsi.” ujar Donal

Donal menambahkan, Alasannya sederhana karena KPK menangani korupsi politik, dan salah satu kewenangan Bawaslu nanti juga bisa menindak pelanggaran penyelenggaraan pemilu berupa politik uang. Itu mengusik dapur partai politik juga istilahnya yang juga berhubungan dengan DPR RI

Oleh karena itu Donal meminta Bawaslu untuk belajar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kenyang menghadapi gugatan penyelenggaraan pemilu.
Baca: Fahri: Novanto Benar-benar Sakit, Berdiri Saja Suka Ngantuk

“Saya kira Bawaslu juga terdiri dari oeang yang bergerak di bidang ‘civil society’ sehingga tidak ada beban memberantas politik uang. Yang jelas dengan kewenangan baru ini Bawaslu perlu memperbesar mesin politiknya,” ujar Donal.

Penguatan kewenangan Bawaslu itu tertera dalam Pasal 94 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran, investigasi dan menentukan dugaan pelanggaran serta memutuskan pelanggaran.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023