Kai.or.id – Presiden Joko Widodo menegaskan dukungannya terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Banjarmasin.
Bersamaan KPK melakukan OTT terhadap empat orang yang kini sudah bertatus tersangka itu, Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin.
“saat di kota itu KPK baru saja menggelar Operasi Tangkap tangan,” tegas Jokowi dalam halamanya di Facebook, Sabtu (16/9).
Agar tidak terulang kembali, Jokowi pun mengingatkan kepada semua pihak agar dapat menggunakan dan mengelola uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Pertama, hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD dan APBN. Itu adalah uang rakyat, hati-hati.
Yang kedua juga berkaitan dengan gratifikasi, hati-hati. “Semuanya hati-hati. Komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi di Tanah Air sangat jelas,” ucap Kepala Negara.
KPK selesai melakukan gelar perkara terkiat OTT di Banjarmasin. KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih, Wakil Ketua DPRD Andi Effendi dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Transis.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan keempatnya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp 50,5 miliar.
Dalam OTT itu, penyidik mengamankan uang sebesar Rp 48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari Rp 150 juta milik Muslih yang bersumber dari rekanan PDAM, PT CSP.
Alex menduga uang yang diserahkan Muslih itu sudah dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD Banjarmasin lainnya terkait dengan persetujuan Raperda tersebut.
“Untuk kepentingan penyidikan, tim juga menyegel sejumlah ruangan seperti ruang kerja Ketua DPRD, ruang Ketua Pansus, ruangan lain di DPRD Banjarmasin, ruang kerja Dirut PDAM dan ruang kerja manajer Keuangan PDAM,” tambah Alex
