Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Sudah Dipastikan

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Sudah Dipastikan

Kai.or.id – Wakil Ketua DPR-RI Fahri hamzah mengatakan, revisi undang-undang KPK sudah bisa dipastikan, Rabu (23/8).

Hal tersebut dapat dilihat dalam rekomendasi sementara yang diberikan oleh Pansus Hak Angket KPK. “Saya meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus. Sebab revisi UU KPK itu sudah pasti, karena penyimpangan sudah terlalu banyak,” ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan, revisi UU KPK tentunya akan melibatkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Fahri meminta Presiden dan Wakil Presiden menkaji laporan dan temuan-temuan dari Pansus Hak Angket KPK dan memandang secara positif.

“Apapun yang merupakan rekomendasi yang penting disiapkan,” tambah Fahri.

Fahri menyatakan, Jika Presiden menyetujui rekomendasi sementara dari Pansus Hak Angket tersebut, maka langkah selanjutnya akan digelar Prolegnas dan membahas rekomendasi yang diberikan Pansus Hak Angket KPK.

“DPR berencana memanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas temuan-temuan yang didapat oleh Pansus Hak Angket KPK,” katanya.

Fahri melanjutkan, kedatangan Presiden untuk membahas rekomendasi Pansus tidak bisa diwakilkan. Sebab aka nada anggapan Presiden Joko Widodo lepas tangan terhadap penindakan korupsi jika tidak hadir dalam panggilan DPR.

“Bisa dibilang Presiden lepas tangan terhadap pertanggungjawaban pemberantasan korupsi dan ini merupakan satu kesalahan fatal,” jelas Fahri.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024