Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Sudah Dipastikan

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Sudah Dipastikan

Kai.or.id – Wakil Ketua DPR-RI Fahri hamzah mengatakan, revisi undang-undang KPK sudah bisa dipastikan, Rabu (23/8).

Hal tersebut dapat dilihat dalam rekomendasi sementara yang diberikan oleh Pansus Hak Angket KPK. “Saya meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus. Sebab revisi UU KPK itu sudah pasti, karena penyimpangan sudah terlalu banyak,” ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan, revisi UU KPK tentunya akan melibatkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Fahri meminta Presiden dan Wakil Presiden menkaji laporan dan temuan-temuan dari Pansus Hak Angket KPK dan memandang secara positif.

“Apapun yang merupakan rekomendasi yang penting disiapkan,” tambah Fahri.

Fahri menyatakan, Jika Presiden menyetujui rekomendasi sementara dari Pansus Hak Angket tersebut, maka langkah selanjutnya akan digelar Prolegnas dan membahas rekomendasi yang diberikan Pansus Hak Angket KPK.

“DPR berencana memanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas temuan-temuan yang didapat oleh Pansus Hak Angket KPK,” katanya.

Fahri melanjutkan, kedatangan Presiden untuk membahas rekomendasi Pansus tidak bisa diwakilkan. Sebab aka nada anggapan Presiden Joko Widodo lepas tangan terhadap penindakan korupsi jika tidak hadir dalam panggilan DPR.

“Bisa dibilang Presiden lepas tangan terhadap pertanggungjawaban pemberantasan korupsi dan ini merupakan satu kesalahan fatal,” jelas Fahri.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024