Kai.or.id – Wakil Ketua Komisi Pemerintah DPR RI fraksi Partai Gerindra Riza Patria mengatakan Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas akan dilakukan pada masa sidang periode ini.
“Surat dari pemerintah sudah masuk ke pimpinan DPR, pimpinan juga sudah rapat dengan Badan Musyawarah,” ujar Riza saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (22/8).
Riza menambahkan atas rekomendasi Badan Musyawarah DPR, pimpinan secara resmi telah menyerahkan pembahasan ke Komisi II atau Komisi Pemerintahan. Komisi Pemerintahan sudah melakukan rapat internal untuk memutuskan jadwal rapat terkait Perppu Ormas
“Kami sepakat untuk menyelesaikan (Pembahasan Perppu Ormas) dalam masa sidang ini, Cuma tanggalnya belum ditentukan,” kata Riza.
Pada pertengahan Juli lalu, pemerintah secara resmi menyerahkan draf Perppu Ormas ke pimpinan DPR. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk bisa menjadi Undang-Undang.
Riza mengatakan, sikap dari partainya tetap menolak Perppu ormas tersebut. gerindra konsisten bahwa perppu ormas bertentangan karena kewenangan pengadilan diambil pemerintah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI dari fraksi Demokrat, Fandi Utomo menyatakan belum menerima surat resmi dari pimpinan DPR. Fandi mengaku belum mendapat arahan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait penentuan nasib Perppu ormas.
Saat ini suara sepuluh fraksi di DPR terkait Perppu Ormas masih terbelah, antara mendukung dan menolak, enam fraksi tersebut yaitu PDIP, PPP, PKB, Nasdem, Hanura dan Golkar mendukung. Sedangkan PKS Gerindra, Demokrat dan PAN menolak.
