Dugaan Suap Bakamla, DPR Sesalkan KPK Tak Koordinasi TNI
Dugaan Suap Bakamla, DPR Sesalkan KPK Tak Koordinasi TNI

Dugaan Suap Bakamla, DPR Sesalkan KPK Tak Koordinasi TNI

Dugaan Suap Bakamla, DPR Sesalkan KPK Tak Koordinasi TNI

Tempo.co – Dewan Perwakilan Rakyat menyesalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus dugaan suap satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tidak berkoordinasi dengan TNI.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, diamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

“Pada 2005 lalu juga telah disepakati dan ditandatangani nota kesepahaman di antara dua lembaga negara itu, yakni KPK dan TNI. Bahkan dalam KUHAP juga sudah ada aturan konektivitas itu,” ujar Arsul dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Januari 2017.

Arsul berujar, dengan adanya sejumlah aturan tersebut, secara normatif, KPK dan TNI dimungkinkan untuk mengembangkan suatu kasus bersama-sama. “Jadi apa yang menjadi pertimbangan KPK tidak membentuk tim konektivitas kasus suap di Bakamla? Padahal sebelumnya KPK pernah menjalin konektivitas dengan Kejaksaan Agung,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan rekan Arsul di Komisi III, yaitu Akbar Faisal. Dia berharap KPK mampu bekerja sama dan berkoordinasi lebih jauh dengan TNI dalam mengusut kasus Bakamla. “Saya harap keduanya bisa bekerja sama mengusut kasus ini,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa tersangka dalam kasus dugaan suap satelit monitoring di Bakamla telah ditetapkan. Mereka adalah Deputi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Adami Okta.

Kongres Advokat Indonesia

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024