‘Pelaku Kekerasan Anak Punya Hak, Tapi Hak Asasi Korban Harus Diprioritaskan’
Pelaku Kekerasan Anak Punya Hak, Tapi Hak Asasi Korban Harus Diprioritaskan’

‘Pelaku Kekerasan Anak Punya Hak, Tapi Hak Asasi Korban Harus Diprioritaskan’

‘Pelaku Kekerasan Anak Punya Hak, Tapi Hak Asasi Korban Harus Diprioritaskan’

Hukumonline.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise berharap pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mampu menekan kasus kekerasan anak.

“Pengesahan Perppu itu diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan pada anak, khususnya kasus kekerasan seksual,” kata Menteri Yohana, di sela acara Jelajah Three Ends, di Jailolo, Maluku Utara, Sabtu (15/10) malam.

Menteri Yohana juga meminta pemenuhan HAM para korban, keluarga dan masyarakat diprioritaskan, walaupun negara juga melindungi HAM pelaku kekerasan.

“Walaupun pelaku kekerasan terhadap anak punya hak, namun hak asasi korban yang harus diprioritaskan. Begitu juga hak asasi keluarga korban. Betapa korban dan keluarga akan hancur dengan tindakan pelaku. Masyarakat juga ketakutan, ada rasa tidak aman dengan perbuatan pelaku kekerasan seksual itu. Akibat perbuatan pelaku, ketertiban masyarakat terganggu,” ujarnya lagi.

Menurutnya, upaya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan merupakan salah satu visi Nawacita yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

“Presiden menginginkan anak-anak dan perempuan yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, dan semua menteri harus bisa mengarahkan kinerjanya sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya pula.

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Yohana, harus dibarengi dengan sinergitas aparat penegak hukum. Kementerian PPPA juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar hukuman pelaku kekerasan terhadap anak bisa diberikan seberat-beratnya.

Hukuman berat itu sesuai tindakan pelaku, sehingga diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan, katanya pula.

“Pemerintah memberikan peluang adanya hukuman mati. Namun pemerintah dan legislatif tidak bisa intervensi terkait hukuman apakah hukuman penjara seumur hidup, rehabilitasi atau hukuman mati,” kata Yohana pula.

Menurutnya, sanksi dan hukuman itu tentu saja akan disesuaikan dengan seberapa berat pelaku melakukan kejahatan. “Apakah ada nanti saksi-saksi yang meringankan. Tentu hakimlah yang akan menentukan. Kebiri hanyalah salah satu dari sanksi yang diberikan dalam bentuk tindakan sebagai tambahan hukuman,” katanya.

Menurutnya, sebelumnya pemerintah pernah menerbitkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual diberikan lima sampai 15 tahun penjara, bahkan penjara seumur hidup.

Kendati demikian, menurutnya, hukuman itu belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual.

“Belakangan kasus kekerasan seksual justru makin tinggi. Setiap hari ada saja kasus yang mengancam jiwa dan tumbuh kembang anak. Masih ada ketakutan dari masyarakat, padahal anak sudah dilindungi negara,” kata dia.

Yohana menyebutkan pasal 28 ayat 2 UUD 45, setiap anak berhak tumbuh dan berkembang. “Karena itu, saat ini negara memandang kasus kekerasan terhadap anak adalah sangat serius dan perlu tindakan tegas dari negara,” ujar Yohana pula.

Dalam lawatan ke Jailolo, Menteri Yohana mencanangkan Program Three Ends, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

“Ini akan jadi role model untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia,” kata Yohana pula.

Acara Jelajah Three Ends di Jailolo berlangsung pada Jumat (14/10) hingga Sabtu (15/10).

Pada Sabtu (15/10), acara karnaval jelajah Three Ends dipusatkan di Lapangan Teluk Jailolo, diawali dengan pawai bentor (becak motor) hias, penampilan tari kreasi 3 Ends, orasi Menteri PPPA Yohana Yembise, penyerahan mobil Molin (mobil perlindungan perempuan dan anak) dari Menteri Yohana kepada Bupati Halmahera Barat, dan penampilan komika stand up comedy.

Jelajah Three Ends ini dimulai di Jailolo dan merupakan kota pertama, dari rangkaian tiga kota yang telah dipilih untuk menjadi kabupaten dan kota percontohan dalam mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sosialisasi Program Three Ends berikutnya akan dilaksanakan di Kota Belitung pada 11-12 November, dan Kota Bandung pada 18-19 November 2016.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024