PTUN Tak Terima Gugatan Keppres Soal Arcandra
PTUN Tak Terima Gugatan Keppres Soal Arcandra

PTUN Tak Terima Gugatan Keppres Soal Arcandra

PTUN Tak Terima Gugatan Keppres Soal Arcandra

Cnnindonesia.com – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta memutuskan tak menerima gugatan terhadap Keputusan Presiden soal Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri ESDM Arcandra Taher. Majelis hakim menyatakan surat Keputusan Presiden bukan termasuk objek persidangan di PTUN.

Ketua majelis hakim sekaligus Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Hendro Puspito mengatakan PTUN tak berwenang mengadili gugatan tersebut karena keputusan presiden (Keppres) merupakan hak prerogatif seorang presiden.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN maka pengadilan tak bisa mengadili gugatan penggugat dan gugatan pun tak diterima,” ujar Hendro di ruang sidang, Rabu (31/8).

Dalam gugatannya, Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid ingin agar Keppres Nomor 83/P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja dan Keppres mengenai pemberhentian Arcandra, dicabut oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Joko Widodo.

Mereka menganggap keputusan Jokowi mengangkat dan lantas memberhentikan Arcandra sebagai sebuah kelalaian dari sistem pemerintahan.

Majelis hakim berpendapat, apa yang digugat oleh penggugat justru sudah terkabul melalui keppres pemberhentian yang dikeluarkan oleh Presiden, dua pekan usai pelantikan Arcandra sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Pengadilan berpendapat apa yang digugat oleh penggugat sudah dijawab oleh keppres pemberhentian,” katanya.

Arcandra Tahar pada Senin (15/8) diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko Widodo menyusul status dwikewarganegaraan pada dirinya.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024