Jaga Harga Gas Bumi, Presiden Terbitkan Perpres
Jaga Harga Gas Bumi, Presiden Terbitkan Perpres

Jaga Harga Gas Bumi, Presiden Terbitkan Perpres

Jaga Harga Gas Bumi, Presiden Terbitkan Perpres

Hukumonline.com – Dengan pertimbangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui Gas Bumi, serta untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran Gas Bumi, Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2016, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Sebagaimana dilansir situs Setkab, Rabu (18/5), Perpres itu menegaskan bahwa harga Gas Bumi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi (ESDM) sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi.

“Menteri menetapkan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan: a. Keekonomian lapangan; b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional; c. Kemampuan daya beli konsumen dalam negeri; dan d. Nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, dalam hal harga Gas Bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan harga Gas Bumi lebih tinggi dari 6 dollar AS/MMBTU, Menteri (ESDM, red) dapat menetapkan harga Gas Bumi Tertentu.

Penetapan harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang: a. Industri pupuk; b. Industri petrokimia; c. Industri oleochemical; d. Industri baja; e. Industri keramik; f. Industri kaca; dan g. Industri sarung tangan.

“Perubahan Gas Bumi yang dapat dikenakan Harga Gas Bumi Tertentu ditetapkan oleh Menteri (ESDM, red) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres tersebut.

Penentuan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi: a. Secara langsung dari kontraktor; dan b. Melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

Harga Kontraktor
“Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niagas Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian harga Gas Bumi yang dibeli oleh kontraktor,” bunyi Pasal 5 ayat (3) Perpres tersebut.

Ditegaskan dalam Perpres No. 40 Tahun 2016 itu, bahwa Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor.

Untuk itu, menurut Perpres ini, Kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dengan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Menkeu).

“Perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud berdasarkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setelah memperhitungkan besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor,” bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres tersebut.

Perpres ini juga menegaskan, Menteri ESDM melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 10 Mei 2016 itu.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024