Pengamen di Cipulir Gugat ke MK Pasal Dalam KUHAP Terkait Prapenuntutan
Pengamen di Cipulir Gugat ke MK Pasal Dalam KUHAP Terkait Prapenuntutan

Pengamen di Cipulir Gugat ke MK Pasal Dalam KUHAP Terkait Prapenuntutan

Pengamen di Cipulir Gugat ke MK Pasal Dalam KUHAP Terkait Prapenuntutan

Detik.com – Andro Supriyanto, pengamen di Cipulir, Jaksel menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal dalam prapenuntutan. Andro yang pernah menjadi korban salah tangkap kemudian bebas di Pengadilan Tinggi ini tak sendirian menggugat. Ada Choky Ramadhan serta Usman Hamid, dan Carolus Tuah, pegiat hukum dan HAM yang ikut menggugat.

“Salah satu permasalahan utama dalam proses peradilan pidana Indonesia adalah tahapan Prapenuntutan. Tahapan yang menjadi jembatan koordinasi antara penyidik dengan penuntut tersebut terbukti telah gagal secara norma yang kemudian berimplikasi pada praktik penegakan hukum,” jelas aktivis dari LBH Jakarta, M Isnur, dalam keterangannya, Senin (25/4/2016).

Sidang perdana sudah dilakukan dan pada Rabu mendatang akan dilakukan sidang lanjutan.

“Dampaknya adalah banyaknya perkara yang hanya diketahui oleh penyidik semata karena tidak diberitahu kepada penuntut, peran penuntut yang sangat minim dalam pemeriksaan perkara secara substantif, sampai bolak-balik dan tidak jelasnya status perkara,” lanjut Isnur.

Menurut dia, persoalan koordinasi tersebut berujung pada terlanggarnya hak-hak pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Perkara yang hanya dimonopoli oleh penyidik dalam banyak kasus kental dengan muatan kriminalisasi, salah tangkap, penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, hingga korupsi dalam penegakan hukum.

“Begitu juga dengan fenomena bolak-baliknya berkas perkara yang berujung pada ketidakpastian nasib pencari keadilan apalagi jika ia berstatus tersangka,” sambungnya.

Karena itu, lanjut Isnur, sejumlah pihak termasuk Andro menggugat aturan yang mengatur proses penyidikan atau prapenuntutan di KUHAP ke MK.

“Terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memecahkan sekaligus memberi jalan keluar terhadap persoalan tersebut,” tegas dia.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024