Reklamasi Teluk Jakarta, DPR Minta Pemerintah Tegas
Reklamasi Teluk Jakarta, DPR Minta Pemerintah Tegas

Reklamasi Teluk Jakarta, DPR Minta Pemerintah Tegas

Reklamasi Teluk Jakarta, DPR Minta Pemerintah Tegas

Tempo.co – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat  Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah tegas menangani proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Kami sudah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mereview. Namun review tersebut jangan sampai menimbulkan perdebatan,” katanya, Sabtu 23 April 2016.

Menurut Viva, reklamasi jangan sampai mengorbankan masyarakat sekitar. Ekosistem dan lingkungan tidak boleh ikut rusak akibat reklamasi.

Viva menawarkan solusi agar kemelut reklamasi Teluk Jakarta terselesaikan yakni dengan mengimplementasi undang-undang yang sudah ada. “Direalisasikan pemerintah pusat dan daerah.”

Viva menambahkan, penggusuran terkait reklamasi Teluk Jakarta pun harus dihentikan. “Mereka punya hak hidup sebagai warga negara. Mereka tergusur dan termajinalkan,” ujarnya.

Viva mengkritik, pemindahan warga yang tergusur karena proyek reklamasi Teluk Jakarta ke rumah susun tidak tepat. “Habitatnya bukan di situ.”

Untuk itu, ke depannya pemerintah tidak boleh main-main dengan pemberian izin. Tim terpadu bentukan kementerian juga harus segera menyusun langkah jangka pendek bagi korban penggusuran.

Kegiatan reklamasi harus dihentikan, baik dari segi konstruksi maupun penambangan pasir. “Apalagi penambangan pasirnya melanggar undang-undang. Bukan dikeruk, malah disedot,” Viva berujar.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024
Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024