PDIP Siap Kawal RUU Tax Amnesty Agar Tak Untungkan Pengemplang Pajak
PDIP Siap Kawal RUU Tax Amnesty Agar Tak Untungkan Pengemplang Pajak

PDIP Siap Kawal RUU Tax Amnesty Agar Tak Untungkan Pengemplang Pajak

PDIP Siap Kawal RUU Tax Amnesty Agar Tak Untungkan Pengemplang Pajak

Detik.com – Fraksi PDIP siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk kepentingan sektor ekonomi negara. Diharapkan, keberadaan RUU Tax Amnesty ini tak menguntungkan para pengemplang pajak.

“Fraksi kami akan mengawal pembahasan RUU Tax Amnesty untuk bangsa. Bukan kepentingan para penghindar pajak yang cuma melaporkan tapi tidak bawa hartanya ke Indonesia,” ujar Anggota Fraksi PDIP dari Komisi XI Andreas Eddy Susetyo di ruang Fraksi PDIP, Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Andreas menambahkan RUU Tax Amnesty ini bisa menjadi instrumen penarik modal warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bila terealisasi, maka RUU Tax Amnesty juga busa memperluas basis pajak (tax base) untuk memperbesar penerimaan pajak.

Apalagi di tengah kondisi pelemahan komoditas dan perlambatan ekonomi Tiongkok yang ikut berpengaruh terhadap ekspor Indonesia.

“Jangan sampai pengampunan pajak yang berulang kali justru membuat wajib pajak nakal mengakali momen pengampunan,” tuturnya.

Dia mencontohkan misalnya negara lain seperti di Afrika Selatan, ada pengampunan pajak yang dikaitkan dengan sistem pengendalian devisa disertai rekonsiliasi pajak. Kebijakan ini efektif untuk mengatur pemasukan pajak di negara tersebut.

“Jadi, pengampunan pajak tak hanya didukung Undang-Undang Pengampunan Pajak tetapi didukung dengan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa,” sebutnya.

Kemudian, disarankan untuk mendukung penerimaan pajak, maka diperlukan pula RUU Repatriasi Modal. Keberadaan RUU ini nanti akan menyesuaikan potensinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Ini semangatnya kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menyesuaikan dengan potensinya ya dibutuhkan RUU Repatriasi Modal,” ujarnya.

Seperti diketahui, RUU Tak Amnesty saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hampir seluruh fraksi sudah setuju agar pembahasan RUU ini dilanjutkan dan tak perlu konsultasi dengan Presiden.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024