MK dan Komisi II DPR Bahas Revisi UU Pilkada
MK dan Komisi II DPR Bahas Revisi UU Pilkada

MK dan Komisi II DPR Bahas Revisi UU Pilkada

MK dan Komisi II DPR Bahas Revisi UU Pilkada

Hukumonline.com – Mahkamah Konstitusi bersama Komisi II DPR menggelar pertemuan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, untuk mengkonsultasikan soal revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaran Pilkada serentak 2015 lalu.

“Mulai dari perlunya peradilan khusus perkara hasil pilkada, syarat selisih hasil pilkada untuk mengajukan perkara ke MK, hingga kewajiban penyelenggara negara untuk mundur dari jabatannya jika maju dalam pemilihan,” tutur Rambe di Gedung MK.

Rambe menekankan pihaknya menyampaikan hal tersebut adalah suatu keseriusan dari DPR. Kendati demikian, dia menilai secara umum Pilkada tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan.

“Kami sampaikan masalah ini MK, jangan dikira DPR kerja main-main. Kita serius melihat ini dan bersyukur pilkada serentak yang sudah dilakukan berjalan dengan baik walaupun dalam beberapa hal ada keluhan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang juga hadir dalam pertemuan itu, mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan DPR ke MK yang dia nilai sebagai langkah yang baik untuk menciptakan komunikasi dan sinergi antara legislatif dan yudikatif.

“Karena ini menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan hukum yang demokratis,” ucap Ketua MK Arief Hidayat.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023